SAMPIT – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Kadir menyoroti terkait data penerima bantuan sosial (Bansos) yang dianggap tidak akurat dan cenderung tidak tepat sasaran.

Legislatif menemukan persoalan tersebut ketika melaksanakan reses di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

“Banyak permasalahan dan persoalan di dalam data penerima bantuan dari pemerintah. Ini harus dibenahi, ternyata kita tidak siap dengan data yang akurat dan update,” kata Abdul Kadir, juru bicara reses dapil Baamang - Seranau.

Kadir mengakui, banyak data penerima BLT tidak sinkron. Masyarakat mengeluh karena banyak yang tidak dapat bantuan. “Ini perlu sinkronisasi data, agar tidak amburadul," kata Kadir.

DPRD mengapresiasi langkah pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan desa yang bergerak cepat memberikan bantuan sembako dan uang. Sayangnya, data calon penerima yang digunakan tidak akurat, sehingga penyalurannya belum sesuai harapan. Saat reses belum lama ini, sebagian besar anggota DPRD Kotawaringin Timur mendapat keluhan yang sama dan masyarakat di dapil masing-masing, yakni banyaknya warga yang belum mendapatkan bantuan pemerintah.

“Kami berharap ini menjadi perhatian serius masyarakat agar tidak ada warga yang terlewat, jika memang mereka layak menerima bantuan. Perbaiki data agar benar-benar valid sesuai kondisi di lapangan," harapnya.

Abdul Kadir mengakui dengan data yang tidak akurat itu justru menimbulkan masalah dan persoalan baru di tengah masyarakat. Hal tersebut menjadi penyebab kecemburuan sosial. Sebab mereka yang betul-betul miskin seharusnya jadi sasaran, justru tidak mendapatkan bantuan.

“Ini bisa menjadi pelajaran pemerintah daerah, mestinya sudah siapkan data yang akurat dan tidak mengacu ke data-data lama. Ini bukan pekerjaan sulit, kalau memang dipikirkan,” tandasnya. (ang/fm)