MANAGED BY:
SABTU
31 JULI
SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | KOLOM | EVENT

SAMPIT

Selasa, 06 Oktober 2020 11:20
Menakar Komitmen Negara terhadap Pengakuan Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Adat
Anggota DPR RI Dapil Kalteng dan Ketua DAD Kalteng H Agustiar Sabran

Organisasi dimaksud pada hakikatnya ingin menjembatani kepentingan MHA yang semakin lama tenggelam atau setidaknya terpinggirkan dalam kancah pembuatan kebijakan modern yang didasarkan kepada kepentingan para penanam modal.

Secara mendasar pula, dalam RUU MHA perlu meletakkan dengan tegas mengapresiasi keempat permasalahan di atas, dengan bahasa hukum yang tidak menimbulkan multi interpretasi. Orientasi terhadap berbagai permasalahan yang menjadi dasar RUU MHA ini harus jelas dan terarah.

Secara teknis, dan memerlukan pengaturan yang tegas pula, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh komponen yang berkedudukan sebagai stakeholders dengan pelaku pokok, yaitu MHA harus bekerja sama saling bahu memnbagu berkontribusi dalam melahirkan UU yang benar benar komprehensif.

Kiranya perlu digarisbawahi pula, bahwa kewenangan atas wilayah MHA, yang pasti mengenal betul wilayahnya dengan batas-batas jelas yang didapatkan melalui proses sejarah  yang  panjang dirumuskan terlebih dahulu, agar tidak bertele tele di dalam mengakomodasikan eksistensinya.

Oleh karena itu, MHA perlu untuk mengkomunikasikan wilayah adatnya kepada masyarakat di sekitarnya, pemerintah, dan pihak  lain  dengan menggunakan bahasa (media) yang  sama.  Pelaksanaan ini dapat dengan cara menggunakan peta, yang  biasanya digunakan oleh Dephutbun maupun  instansi lain, yang dalam pembuatan peta tersebut dilaksanakan secara partisipatif dan dengan teknik yang sederhana.

Secara teknis pula dibutuhkan pengakuan atas dasar kesepakatan dengan masyarakat sekitar yang datang kemudian, sebagai  kelompok masyarakat yang tidak terakomodasikan sebagai MHA. Kendati mungkin mengalami kesulitan, hal ini harus dilakukan untuk tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat dilakukan untuk mengakomodasikan kepentingan MHA khususnya dalam hal kawasan atau wilayah MHA itu sendiri. *)Anggota DPR RI Dapil Kalteng dan Ketua DAD Kalteng

Halaman:

BACA JUGA

Rabu, 09 September 2015 22:17

Dishub Diminta Tambah Traffic Light

<p><strong>PALANGKA RAYA</strong> &ndash; DPRD Kota Palangka Raya menilai sejauh…
Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers