KUALA KURUN – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) menggelar rapat koordinasi pengendalian (rakordal) pelaksanaan pembangunan dan APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) triwulan III tahun 2020. Ini menjadi wadah pemangku kepentingan dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai.
”Rakordal ini bukan mencari kelemahan atau kesalahan pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, tetapi kita bisa mengidentifikasi secara dini, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk diambil tindakan pencegahan dan koreksi,” ucap Wakil Bupati Gumas Efrensia LP Umbing, Kamis (8/10).
Dengan identifikasi itu, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan acuan dan rencana yang ditetapkan, yakni menyusun strategi yang harus diambil berdasarkan waktu yang tersisa, agar kegiatan dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, tepat mutu, tepat volume, tepat sasaran, dan yang tidak kalah penting tepat administrasi.
”Memang berdasarkan hasil pra rakordal lalu, realisasi APBD Kabupaten Gumas tahun 2020 hingga Triwulan III, untuk pendapatan sebesar 71,52 persen, dan realisasi keuangan belanja sebesar 52,39 persen. Ini yang akan kita cari akar permasalahannya, sehingga target yang ditetapkan bisa terealisasi,” tuturnya.
Dia menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah, agar bekerja keras dengan memanfaatkan waktu secara efektif, bagi yang realisasi belanja masih di bawah 50 persen, harus melakukan terobosan untuk meningkatkan penyerapan anggaran dalam pembangunan
|
, serta aktif mengevaluasi seluruh kegiatan pembangunan.
”Jika menemui permasalahan atau hambatan, maka segera lakukan koordinasi secara berjenjang. Tentu dalam kegiatan pembangunan maupun pelaksanaan anggaran tidak saja penting mencapai target, tetapi akan lebih baik lagi apabila lebih mengutamakan kualitas,” tegasnya.
Terpisah, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Gumas Yantrio Aula mengatakan, rakordal ini merupakan salah satu strategi dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan yang memiliki peran sentral dan pengaruh besar. Didalamnya membahas realisasi keuangan dan fisik kegiatan pembangunan.
”Melalui rakordal tersebut, kita dapat mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, berupa realisasi keuangan dan fisik, kendala yang dihadapi, upaya pemecahannya, dan pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian, sehingga berjalan sesuai dengan rencana dan program,” ujarnya.
Dengan adanya rakordal ini, dapat diketahui secara langsung perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan berupa realisasi baik keuangan fisik yang didanai APBD dan APBN, mampu menginventarisir permasalahan dan kendala yang dihadapi, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan baik itu dari dana APBD maupun APBN sesuai sasaran dan target yang ditetapkan.
”Rakordal ini diikuti oleh 95 orang peserta, yang terdiri dari unsur forkopimda, seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan pemkab, yang didampingi oleh minimal satu orang pejabat eselon III/IV yang bertanggung jawab membuat laporan realisasi keuangan dan fisik,” pungkasnya. (arm/yit)
