Oleh: Adrian Wiwaha
Masalah tersebut selain rendahnya literasi publik atas informasi yang beredar di medsos, juga masih belum sempurnanya UU Informasi dan Teknologi (TE) baik dalam aspek rumusan maupun dalam aspek implementasi penegakan hukum.
"Informasi bohong dan fitnah harus dilawan dengan penegakan hukum serta memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat," kata Direktur Eksekutif Komunikonten (Institut Media Sosial dan Diplomasi), Hariqo Wibawa Satria dalam rilisnya, Senin (23/1).
Dijelaskan juga, perlawanan terhadap hoax dan fitnah sangat urgen, mengingat tingkat kepercayaan masyarakat cukup tinggi atas informasi yang beredar di internet. Penelitian Edelman Trust Barometer tahun 2016 menjelaskan, sekitar 75 persen responden yang diteliti berpendapat, mesin pencari internet seperti Google dan sebagainya sebagai sumber informasi paling terpercaya, diikuti dengan media tradisional dengan 70 persen. Media daring, media pribadi, dan medsos secara berturut-turut memperoleh nilai 69 persen, 65 persen, dan 63 persen.
"Berangkat dari hal di atas, Komunikonten, sebuah lembaga Institut Media Sosial dan Diplomasi memandang perlu untuk meningkatkan kolaborasi pengguna medsos sebagai media alternatif, dalam memperjuangkan suksesnya kepentingan nasional melalui ruang dialektika (diskusi) dan agenda aksi (kampanye) guna memberikan literasi kepada insan media maupun netizen," papar Hariqo.
Diskusi publik yang akan dimeriahkan juga oleh Flasmop dari Teater Psikologi Universitas Indonesia (UI) ini bertujuan, pertama, untuk mendorong penegakan hukum bagi pembuat berita hoax dan fitnah. Kedua, kampanye agar masyarakat mengenali berita hoax dan fitnah, untuk menjadi agen perubahan yaitu sebagai masyarakat yang mengunakan media sosial dengan cara bermartabat dan bermanfaat.
Komunikonten akan mengadakan diskusi nasional dengan mengangkat tema "Strategi Menang Melawan Fitnah dan Hoax" di Aula Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih No. 32-34 Jakarta Pusat, Rabu besok (25/1).
Diskusi ini akan menampilkan sejumlah narasumber berkompeten; Yosep Adi Prasetyo (Ketua Dewan Pers), Dr. Unifah Rosyidi (Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia), Dr. Ahmad Mukhlis Yusuf (Pokja Revolusi Mental, Mantan Dirut ANTARA), Hariqo Wibawa Satria (Komunikonten), dan Husein Sanusi (editor di media nasional swasta) sebagai moderator.
Setelah diskusi publik, ditindaklanjuti dengan kampanye aksi pada car free day sekaligus penandatanganan spanduk "Deklarasi Hidup Tanpa Hoax dan Fitnah; Kolaborasi Pengguna Media Sosial untuk Kepentingan Nasional", di samping Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (29/1), pukul 06.30-09.00 WIB. *)Pemerhati Sosial Budaya
