Rasionalisasi anggaran yang dilaksanakan Bupati Kotim Halikinnor diharapkan bisa menyelesaikan karut marut keuangan daerah saat ini. Kalangan legislator menyambut baik rasionalisasi anggaran atas utang pemerintah daerah yang kemudian menggeser program tahun 2023. ”Fraksi Golkar juga meminta, untuk pemerintah daerah berlaku adil untuk program yang prioritas dan mendesak sesuai tuntutan dan kondisi rakyat saat ini, agar diprioritaskan, di antaranya tunggakan masalah TPP,” kata Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kotim Abdul Kadir.

Menurutnya, bukan program yang fisik yang menelan anggaran besar yang tidak berdampak secara nyata pada kehidupan dan ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya, pengadaan PJU yang menelan anggaran sampai Rp9 miliar serta penyertaan modal terhadap BUMD. ”Kami kira, kita semua perlu membangun apa yang disebut dengan sense of crisis atau rasa prihatin atas kondisi apa yang dirasakan rakyat hari ini, karena secara esensi kita yang hadir dan duduk di sini adalah mereka yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili apa yang menjadi harapan rakyat,” tegasnya.

Untuk itu, ujarnya, perlu lagi dipikirkan program apa saja yang memang saat ini diperlukan masyarakat. Dengan demikian, program fisik yang dijalankan memang benar-benar menyentuh kepentingan dan memengaruhi fasilitas umum untuk seluruh masyarakat. ”Jangan sampai pemerintah beralasan tidak dapat melakukan pembangunan yang menyentuh untuk masyarakat ketika ditanya oleh masyarakat dengan alasan anggaran sedang rasionalisasi. Faktanya, ada program lain yang menelan anggaran cukup besar, sehingga bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat. Terutama bagi mereka yang tidak tersentuh pembangunan wilayahnya,” katanya. (ang/ign)