PANGKALAN BUN, prokal.co – Juru Bicara Fraksi Demokrasi Bangsa, Rosad, mendorong Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) untuk mengambil langkah terobosan dalam menyikapi kebijakan pemangkasan atau efisiensi anggaran daerah pada Tahun Anggaran 2026.
Salah satu langkah yang dinilai strategis adalah dengan mengoptimalkan sumber pendanaan alternatif melalui pemanfaatan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang beroperasi di wilayah Kobar.
Menurut Rosad, keberadaan perusahaan di Kobar yang jumlahnya cukup banyak seharusnya dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pembangunan daerah.
Namun, hingga saat ini, pemanfaatan dana CSR dinilai masih belum optimal dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya di sektor infrastruktur.
Ia menegaskan, optimalisasi CSR menjadi sangat penting di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat kebijakan efisiensi anggaran. "Dengan pengelolaan yang tepat dan sinergi antara pemerintah daerah dan pihak perusahaan, dana CSR diyakini mampu menjadi solusi alternatif untuk mendukung percepatan pembangunan," ungkapnya pada saat penyampaian pemandangan umum fraksi dalam rapat paripurna baru-baru ini.
Salah satu contoh yang disoroti adalah proyek lanjutan pembangunan jalan Rungun menuju Makam Muslim RT 7 Desa Sei Kapitan, Kecamatan Kumai. Jalan dengan panjang total sekitar 700 meter tersebut hingga Tahun Anggaran 2025 baru terealisasi sekitar 50 meter, sehingga masih memerlukan perhatian serius dan tindak lanjut dari pemerintah daerah.
Rosad menyebut, proyek infrastruktur seperti ini sangat penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan aksesibilitas dan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, keterlibatan pihak swasta melalui dana CSR diharapkan dapat membantu mempercepat penyelesaian pembangunan yang belum tuntas.
Fraksi Demokrasi Bangsa pun berharap pemerintah daerah dapat segera menyusun mekanisme yang transparan dan terarah dalam pengelolaan CSR, sehingga kontribusi perusahaan dapat lebih maksimal dan tepat sasaran. Dengan demikian, pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tetap berjalan meskipun di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kobar, Suyanto, menyampaikan sepakat atas saran masukan Fraksi Demokrasi Bangsa. Terkait dan CSR pemerintah daerah juga telah menjalankan program konsorsium pembangunan jalan, termasuk juga dibidang kesehatan dan penanganan persampahan. "Dana CSR memang menjadi opsi dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah," ungkapnya. (sam/sla)
