PANGKALAN BUN - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kotawaringin Barat (Kobar) melaksanakan pendampingan khusus bagi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) setempat, sebagai bentuk komitmen dan keseriusan dalam meningkatkan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
"Pendampingan itu juga sebagai upaya mendorong penerapan pengelolaan keuangan berbasis BLUD yang profesional," kata Plt Kepala BKAD Kobar Syahrudin di Pangkalan Bun, Jumat.
Adapun pendampingan yang dilakukan BKAD Kobar tersebut, turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepala unit layanan kesehatan, pendidikan, serta perwakilan OPD terkait.
"Mereka diberikan pemahaman mendalam tentang tata cara pengelolaan keuangan berbasis BLUD, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan," katanya.
Dia mengungkapkan, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kapabilitas manajerial BLUD, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga. Di mana pengelolaan keuangan daerah yang baik, hanya bisa tercapai jika seluruh pihak bekerja sama dengan semangat kolaborasi.
Untuk itu, pentingnya pola BLUD dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik, salah satunya BLUD memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan tanpa mengabaikan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
"Ini adalah fondasi untuk mempercepat tercapainya visi Kotawaringin Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan," kata Syahruddin.
Plt Kepala BKAD Kobar itu pun menyebut pihaknya menargetkan seluruh BLUD di wilayah kobar mampu mengelola keuangan secara profesional, efisien, dan sesuai regulasi. Hal ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti layanan kesehatan dan pendidikan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dia menambahkan, BKAD Kobar optimis bahwa strategi tersebut akan memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan visi pembangunan daerah: Kotawaringin Barat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan.
"Dengan dukungan pendampingan ini, BLUD diharapkan mampu menjadi motor penggerak pelayanan publik yang inovatif dan efisien," demikian Syahruddin. (*)
