PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) tengah menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Efisiensi ini berdampak pada pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kobar sekitar Rp 66 miliar, yang terdiri dari pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 30 miliar dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 36 miliar. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat, khususnya bagi Bupati dan Wakil Bupati yang baru menjabat di tahun pertama mereka.
Ketua Komisi C DPRD Kobar H Arief Asyrofi menyampaikan bahwa selain pengaruh dari efisiensi anggaran, cuaca ekstrem juga memperburuk kondisi infrastruktur. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan banyak ruas jalan, baik di kawasan pedesaan maupun perkotaan, mengalami penurunan kualitas.
Berdasarkan analisis dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi diperkirakan akan terus berlangsung hingga Januari mendatang. Hal ini tentunya menambah beban pekerjaan di sektor pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya. Menyikapi kondisi tersebut, DPRD bersama Pemda Kobar melakukan langkah strategis guna memastikan program pembangunan tetap berjalan.
Dalam upaya penyesuaian terhadap kebijakan efisiensi, Pemda Kobar melakukan pemangkasan anggaran di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), khususnya pada program-program yang dinilai masih bisa ditunda. Dana hasil pemangkasan tersebut kemudian dialokasikan kembali untuk pembiayaan program prioritas, salah satunya adalah bidang kebinamargaan yang menjadi fokus utama.
H Arief Asyrofi menilai langkah Pemda tersebut sebagai solusi yang tepat. Ia menyebutkan bahwa apabila tidak dilakukan langkah-langkah seperti itu, maka wajah infrastruktur Kobar akan semakin terpuruk.
“Kebijakan pemda ini sangat bagus, karena jika tidak begitu bagaimana wajah infrastruktur kita, terutama di bidang kebinamargaan,” ujarnya.
Komisi C DPRD Kobar juga mengakui bahwa panjang jalan di wilayah Kobar masih belum sebanding dengan kekuatan anggaran yang dimiliki daerah. Oleh karena itu, kerja sama dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mendorong percepatan pembangunan, menjaga kualitas infrastruktur, dan menjawab tantangan yang dihadapi daerah saat ini. (sam/yit)
