PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyoroti permasalahan penerangan jalan umum (PJU) di dalam Kota Pangkalan Bun yang sering padam pada malam hari, khususnya setelah pukul 00.00 WIB. Kritik ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP Gusti Mirza dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi pada pekan lalu.

Dalam penyampaiannya, Gusti Mirza menekankan bahwa meskipun masyarakat terus membayar iuran PJU melalui tagihan listrik bulanan, banyak lampu jalan di pusat kota yang tidak menyala pada waktu-waktu krusial.

“Terkait PJU di area Pangkalan Bun, banyak yang tidak hidup saat malam hari. Namun masyarakat tetap membayar iuran PJU dengan nominal yang sangat tinggi,” tegasnya. 

Ia secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Bundaran Pancasila, salah satu titik strategis dan pusat aktivitas masyarakat di Pangkalan Bun.  PJU di kawasan tersebut hanya dinyalakan pada hari-hari tertentu dan secara rutin dimatikan tepat tengah malam, yang membuat kondisi jalan menjadi gelap dan rawan.

Gusti Mirza mengingatkan bahwa minimnya penerangan jalan pada malam hari dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang mengharapkan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas di malam hari, terutama bagi para pekerja malam dan pengguna jalan.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penggunaan anggaran yang berasal dari iuran PJU masyarakat. Mirza menyebut bahwa seharusnya pendapatan dari iuran tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan operasional dan pemeliharaan PJU, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mematikan lampu jalan secara sepihak.

Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui dinas terkait agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan PJU. “Kami harap pemerintah tidak mengabaikan hal ini, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkas Gusti Mirza. (sam/yit)