SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Senin, 26 Mei 2025 16:14
Fraksi PDIP Soroti PJU Mati di Pusat Kota
BAHAS LAMPU PJU: Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat baru baru ini. (SYAMSUDIN/RADAR SAMPIT)

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menyoroti permasalahan penerangan jalan umum (PJU) di dalam Kota Pangkalan Bun yang sering padam pada malam hari, khususnya setelah pukul 00.00 WIB. Kritik ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PDIP Gusti Mirza dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi pada pekan lalu.

Dalam penyampaiannya, Gusti Mirza menekankan bahwa meskipun masyarakat terus membayar iuran PJU melalui tagihan listrik bulanan, banyak lampu jalan di pusat kota yang tidak menyala pada waktu-waktu krusial.

“Terkait PJU di area Pangkalan Bun, banyak yang tidak hidup saat malam hari. Namun masyarakat tetap membayar iuran PJU dengan nominal yang sangat tinggi,” tegasnya. 

Ia secara khusus menyoroti kondisi di kawasan Bundaran Pancasila, salah satu titik strategis dan pusat aktivitas masyarakat di Pangkalan Bun.  PJU di kawasan tersebut hanya dinyalakan pada hari-hari tertentu dan secara rutin dimatikan tepat tengah malam, yang membuat kondisi jalan menjadi gelap dan rawan.

Gusti Mirza mengingatkan bahwa minimnya penerangan jalan pada malam hari dapat berdampak pada meningkatnya angka kriminalitas di wilayah tersebut. Kondisi ini sangat merugikan masyarakat yang mengharapkan keamanan dan kenyamanan dalam beraktivitas di malam hari, terutama bagi para pekerja malam dan pengguna jalan.

Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti penggunaan anggaran yang berasal dari iuran PJU masyarakat. Mirza menyebut bahwa seharusnya pendapatan dari iuran tersebut cukup untuk menutupi kebutuhan operasional dan pemeliharaan PJU, sehingga tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk mematikan lampu jalan secara sepihak.

Fraksi PDIP meminta Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui dinas terkait agar segera melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan PJU. “Kami harap pemerintah tidak mengabaikan hal ini, karena menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” pungkas Gusti Mirza. (sam/yit)

loading...

BACA JUGA

Rabu, 30 Juli 2025 17:55

Perda Pasar Rakyat Diharapkan Mampu Lindungi Pedagang Kecil

PANGKALAN BUN – Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pasar Rakyat…

Selasa, 29 Juli 2025 17:14

Eksekutif dan Legislatif Kobar Sepakati Perda Pendidikan Pancasila

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin…

Selasa, 29 Juli 2025 17:00

Fraksi Partai Golkar Dukung Penyelenggaraan KMDB Cup 3

PANGKALAN BUN - Ketua Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat…

Jumat, 25 Juli 2025 17:42

HAN Momentum Tingkatkan Kreativitas dan Produktivitas Anak

PANGKALAN BUN–  Hari Anak Nasional (HAN) menjadi momentum penting untuk…

Kamis, 24 Juli 2025 17:30

Fraksi Golkar Soroti Realisasi Pajak Daerah Kobar

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Rabu, 23 Juli 2025 12:44

Implementasi Perda Miras Belum Optimal

PANGKALAN BUN – Peredaran minuman keras (miras) di Kabupaten Kotawaringin…

Selasa, 22 Juli 2025 16:29

KMP Jadi Solusi Sejahterakan Masyarakat Lewat Sistem Gotong Royong

PANGKALAN BUN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi…

Senin, 21 Juli 2025 16:56

Minim PJU di Komplek Kiai Gede, Fraksi PAN-PKS Bersuara

PANGKALAN BUN — Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di kawasan…

Jumat, 18 Juli 2025 17:40

Pemkab Kobar Siap Anggarkan untuk Jalan di Arut Utara

PANGKALAN BUN– Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Pekerjaan Umum…

Jumat, 18 Juli 2025 17:40

Kobar Terus Bersiap Jadi Tuan Rumah Porprov

PANGKALAN BUN–Setelah ditunjuk langsung oleh Gubernur Kalteng Agustiar Sabran sebagai…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers