PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Barat (Kobar), menegaskan pentingnya penetapan sektor unggulan daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Langkah ini dinilai krusial agar arah pembangunan lebih terfokus dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Penekanan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kobar Sri Lestari, dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung di Aula Bappedalitbang Kobar, Selasa (10/6).
Dalam forum tersebut, dipaparkannya bahwa sektor-sektor unggulan seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, pariwisata, dan pertanian harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD mendatang. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki potensi strategis yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
“Potensi unggulan ini harus menjadi motor penggerak utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sri Lestari.
Dirinya menegaskan, penyusunan RPJMD tidak boleh semata-mata menjadi penjabaran janji politik kepala daerah terpilih. RPJMD harus menjadi instrumen pembangunan yang disusun secara responsif, efektif, dan akuntabel.
Ia juga menekankan pentingnya dokumen tersebut sebagai acuan utama pembangunan Kotawaringin Barat selama lima tahun ke depan, agar benar-benar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan daerah.
Lebih lanjut, Sri Lestari mengingatkan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dengan visi-misi kepala daerah serta sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam prosesnya, pendekatan yang digunakan harus komprehensif, yakni mencakup pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta integrasi top-down dan bottom-up.
Dijelaskannya, pendekatan teknokratik berbasis pada analisis data dan proyeksi pembangunan, sedangkan pendekatan partisipatif penting untuk melibatkan elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas Dayak. “Partisipasi aktif dari berbagai pihak akan memperkaya substansi RPJMD sehingga lebih kontekstual dan berdaya guna,” tutur Sri Lestari.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendanaan pembangunan. Ia menilai, ketergantungan penuh pada APBD tidak cukup. Oleh karena itu, perlu digali potensi dana dari pemerintah pusat, provinsi, serta kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). DPRD Kobar pun berkomitmen terus mengawal proses perencanaan yang berkelanjutan demi kemajuan Bumi Marunting Batu Aji. (sam/gus)
