PANGKALAN BUN – Aktivitas bongkar muat hewan ternak babi di kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar).
Ketua Fraksi Gerindra, Muhammad Toha, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut telah memicu protes dari masyarakat karena menimbulkan bau tidak sedap dan dinilai mencemari lingkungan pemukiman.
Menurut Toha, masyarakat merasa terganggu dengan bau menyengat yang berasal dari truk pengangkut babi yang melintas di sejumlah kelurahan dan desa saat mengantar ternak ke tempat tujuan. Tidak hanya itu, warga juga keberatan karena truk-truk tersebut kerap berhenti dan menyiram babi di sembarang tempat, termasuk di sekitar kawasan pemukiman, yang memperparah gangguan kebersihan dan kenyamanan.
"Protes warga bukan hanya karena baunya saja, tetapi juga karena perilaku sopir truk yang seenaknya menyiram ternak di pinggir jalan, bahkan dekat rumah-rumah penduduk. Ini jelas meresahkan," tegas Toha.
Masyarakat Kumai, lanjut Toha, menolak keras kedatangan truk pengangkut babi di Pelabuhan Panglima Utar. Selain karena alasan bau yang menyengat, kegiatan ini juga dinilai bertentangan dengan norma dan budaya masyarakat setempat yang sebagian besar tidak menerima keberadaan ternak tersebut di lingkungannya.
Menanggapi persoalan tersebut, Wakil Bupati Kobar, Suyanto, menjelaskan bahwa aktivitas bongkar muat ternak babi di Pelabuhan Panglima Utar merupakan wewenang pemerintah pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kumai di bawah Kementerian Perhubungan. "Namun pemerintah daerah tidak tinggal diam. Kami akan segera berkoordinasi dengan KSOP Kumai untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat," ujarnya.
Suyanto juga menambahkan bahwa sebelumnya aktivitas pengiriman babi dilakukan melalui Pelabuhan Penyeberangan Kumai (Pelabuhan Roro) dari Kendal.
Namun karena saat ini pelabuhan tersebut tidak beroperasi akibat pengerukan alur pelayaran di Pelabuhan Kendal, maka aktivitas sementara dialihkan ke Pelabuhan Panglima Utar. Pemerintah daerah berharap ada solusi yang bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat dan regulasi yang berlaku.(sam)
