KUALA KURUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Rayaniatie Djangkan menyoroti sebagian program prioritas 100 hari kerja dari Bupati dan Wakil Bupati Gumas, karena hanya melanjutkan kebijakan yang sudah berjalan secara nasional.

"Saya menilai perlu ada evaluasi terhadap sebagian program prioritas yang telah dicanangkan, sehingga akan benar-benar memberikan dampak nyata serta berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat," ucap Raya, Minggu (22/6).

Dia menegaskan, sebagian program prioritas yang hanya melanjutkan kebijakan yang berjalan secara nasional, seperti Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) dan beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu.

"BPJS itu merupakan program nasional yang sudah berjalan selama bertahun-tahun. Sedangkan kalau beasiswa bukan hal baru, tapi dengan nominal yang malah berkurang," sesalnya.

Sebelumnya beasiswa anak berprestasi diberikan sebesar Rp 1 juta per bulan, sementara untuk anak dari keluarga kurang mampu Rp 500 ribu per bulan. Namun kini jumlah bantuan beasiswa hanya Rp 3,5 juta per tahun tanpa membedakan kategori.

"Bantuan beasiswa ini kan menyangkut masa depan pendidikan mereka. Jadi sudah seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah," terang Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Dia mengatakan, penetapan program prioritas itu sejatinya harus mencakup langkah-langkah konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, serta program bedah rumah.

"Kalau program infrastruktur dan bedah rumah itu merupakan program yang terukur. Masyarakat bisa langsung melihat dan merasakan manfaat," jelasnya.

Dia berharap agar dilakukan evaluasi kembali skala prioritas dalam menyusun program kerja, khususnya menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Kalau hanya melanjutkan tanpa ada peningkatan, maka apa bedanya dengan sebelumnya," tandas Rayaniatie. (arm/gus)