PANGKALAN BUN – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Mulyadin mendorong pemerintah daerah segera menyurati Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terkait kebijakan pengalihan bahan bakar minyak (BBM) jenis bio solar subsidi dari SPBU Panjung Jalan Iskandar ke SPBU Bumi Harjo Kecamatan Kumai.

Menurut Mulyadin, keputusan pengalihan ini bukanlah kewenangan pemerintah kabupaten, melainkan bentuk sanksi dari BPH Migas terhadap pengelola SPBU Panjung. Dia menyampaikan bahwa kebijakan ini menimbulkan keluhan dari para sopir, khususnya sopir angkutan dalam kota, yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan solar subsidi.

“Dari hasil rapat, memang pengalihan itu bukan keputusan pemda, melainkan BPH Migas. Tapi dampaknya sangat dirasakan sopir karena untuk mendapatkan solar subsidi mereka harus ke Bumi Harjo. Ini menyulitkan karena di dalam kota tidak ada lagi SPBU yang menyediakan solar subsidi,” ujar Mulyadin, Sabtu (12/7).

Ia menambahkan, kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas logistik dan distribusi barang dalam kota. Para sopir harus mengeluarkan biaya lebih hanya untuk mendapatkan bahan bakar, yang pada akhirnya dapat memicu kelangkaan distribusi barang seperti pasir dan kebutuhan lainnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak Pemkab Kobar segera mengirim surat resmi ke BPH Migas agar meninjau ulang keputusan tersebut. Ia berharap pelayanan solar subsidi dapat dikembalikan ke SPBU dalam kota dengan sistem pengawasan dan tata kelola yang lebih baik agar tidak terulang pelanggaran yang sama.

“Harapan kami, SPBU Panjung bisa kembali melayani solar subsidi, tentu dengan pengawasan ketat. Jika memang ada pelanggaran tata kelola sebelumnya, itu jadi pelajaran agar ke depan lebih tertib. Jangan sampai masyarakat jadi korban,” tegas Mulyadin. (sam/yit)