PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menyoroti rendahnya realisasi pajak daerah pada tahun anggaran 2024. Hal ini menjadi salah satu poin penting dalam evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang saat ini tengah disepakati bersama untuk ditetapkan menjadi Perda.
Melalui juru bicara dr. Ery Eryansyah, Fraksi Golkar menyampaikan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak daerah, lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2023.
"Hal ini menjadi catatan penting bagi Fraksi Partai Golkar, mengingat sektor pendapatan merupakan fondasi utama dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan pelayanan publik," tegas Ery.
Meskipun demikian, Fraksi Golkar memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024. Laporan keuangan daerah tersebut telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penyusunan dan penyajiannya pun telah melalui pembahasan yang komprehensif bersama DPRD.
Dalam laporan realisasi anggaran yang disampaikan, PAD terealisasi sebesar Rp309.123.409.523 atau 86,46 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp357.522.553.185. Namun, dari komponen PAD tersebut, realisasi pajak daerah hanya mencapai Rp117.782.706.080 atau sekitar 66,32 persen dari target sebesar Rp177.600.000.000.
Fraksi Golkar menyayangkan capaian pajak daerah yang cukup rendah tersebut, mengingat potensi pajak yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Barat masih dapat dioptimalkan. Mereka meminta agar pemerintah daerah ke depan lebih fokus dalam menggali potensi-potensi pajak, serta melakukan pembenahan terhadap sistem pemungutan dan pengawasan.
Harapan ke depan, Fraksi Golkar mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan, agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal dan pelayanan publik semakin meningkat. Kinerja pengumpulan pajak daerah harus menjadi prioritas demi mewujudkan kemandirian fiskal daerah. (sam/yit)
