SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) berniat menggunakan anggaran dana desa untuk membayar tunjangan pegawai negeri sipil (PNS) di Kotim yang tak dianggarkan dalam APBD. DPRD Kotim akan mempertimbangkan usulan tersebut karena berpotensi menimbulkan masalah hukum.

”Terkait TPP (tunjangan tambahan penghasilan) yang belum dibayarkan selama empat  bulan itu, tim anggaran eksekutif mau menggeser dana desa itu. Hal ini dikarenakan dana desa masih banyak tersisa, yakni yang terserap hanya sekitar 60 persen dari Rp 130 miliar itu,” kata Ketua DPRD Kotim Jhon Krisli, Selasa (21/10).

Jhon menegaskan, pihaknya harus merapatkan terlebih duliu hal itu. Pasalnya, apabila salah mengambil keputusan, bisa saja DPRD ikut dipermasalahkan apabila pengunaan dana tersebut berakibat hukum.

”Saya katakan dengan Sekda, kita pikir-pikir dulu. Nggak berani asal setujui. Kami tidak mau hal semacam ini bermasalah,” kata Jhon.

Seperti diketahui, ribuan PNS Kotim terancam tidak mendapat TPP. Sebab, anggaran tersebut tidak dialokasikan selama setahun dalam APBD 2015. Saat akan dianggarkan dalam APBD Perubahan yang dibahas September lalu, ternyata anggaran tidak mencukupi.

”Salahnya di eksekutif juga beberapa waktu lalu. Tahu saja itu kebutuhan yang harus dibayar, kenapa di APBD murni lalu tidak dianggarkan. Kalau kami DPRD, sepakat dianggarkan di APBD 2016 mendatang,” katanya.

Ketua Tim Anggaran Pemkab Kotim Putu Sudarsana ketika dikonfirmasi terkait rencana meminjam dana desa tersebut, belum merespons. Pesan singkat yang dikirim tak dibalas. (ang/ign)