SAMPIT – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotim menegaskan, tak ada oknum di instansi tersebut yang melakukan pungutan liar terhadap pemilik warung remang-remang. Kepastian itu diperoleh setelah Plt Kepala Satpol PP Kotim Rody Kamislam memanggil semua komandan regu.
”Dapat saya pastikan, secara kedinasan Satpol PP tidak ada melakukan pungutan tersebut. Tidak ada anggota saya yang pasang badan di sana (warung remang-remang, Red). Sebab, komando ada pada saya. Instruksi ini merupakan instruksi pimpinan, sehingga harus segera kami lakukan demi kenyamanan wilayah,” kata Rody, Selasa (22/5).
Pernyataan Rody itu berbeda dengan sebelumnya. Rabu (16/5) lalu, Rody mengaku sudah pernah mendengar selentingan kabar tersebut. Namun, dia belum memiliki bukti. Dia juga menyebut akan memanggil oknum bersangkutan untuk mengklarifikasinya kabar miring itu.
Praktik pungli di warung remang-remang tersebut terungkap saat pimpinan Pondok Pesantren Darul Aitam dan Panti Asuhan Putra Borneo Kiai Haji M Yusuf Al-Hudromy menyisir warung remang-remang di kawasan Jalan Mohammad Hatta, Selasa (15/5) lalu. Oknum itu berinisial JH. Statusnya merupakan aparatur sipil negara (ASN).
Pemilik bisnis prostitusi ilegal itu dipungut tarif sebesar Rp 10 ribu – Rp 30 ribu per hari. Ada sekitar 28 warung yang terindikasi menyediakan layanan prostitusi. Hampir setahun lebih warung remang-remang tersebut aman dari penertiban.
Menyikapi kabar tersebut, Sekda Kotim Halikinnor mengatakan, akan memberikan sanksi tegas terhadap JH, aparatur sipil negara (ASN) di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kotim jika terbukti menjalankan praktik pungutan liar terhadap pemilik bisnis kenikmatan di kawasan tersebut.
”Kami proses sesuai aturan. Kalau memang terbukti bersalah, apalagi berat, jelas akan disanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku,” kata Halikinnor, Senin (21/5).
Kinerja Baik
Sementara itu, kalangan DPRD Kotim menilai kinerja Satpol PP Kotim cukup baik. Kabar yang menyebutkan ada oknum Satpol PP yang diduga melakukan pungli, tidak bisa digeneralisir, karena bisa tercoreng nama instansi tersebut.
”Saya sebagai komisi yang bermitra dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kotim menyatakan bahwa mereka sudah menunjukan kinerja yang baik. Mereka sudah buktikan perang terhadap minuman keras dan melakukan aksi nyata membongkar warung-warung prostitusi tersebut, Jadi, jangan karena oknum kita pukul rata dengan instansinya,” tegas anggota Komisi I DPRD Kotim Syahbana.
Pihaknya yakin dan percaya, Satpol PP Kotim masih memiliki semangat yang sama untuk pemberantasan penyakit masyarakat. ”Soal adanya pungli itu, kita serahkan kepada internal eksekutif untuk menindak oknum tersebut. Di situ ada Inspektorat, ada sekda sebagai pimpinan ASN,” kata politikus Nasdem Kotim tersebut.
Dia berharap dengan adanya aksi nyata di lapangan, Satpol PP Kotim sebagai bukti nyata keberpihakan pemerintah untuk memerangi semua aktivitas prostitusi.
“Semua pihak tidak ingin ada prostitusi, jadi yang bertugas untuk memerangi keberadaannya tidak sepenuhnya kita serahkan kepada Satpol PP, peran ketua RT dan RW hingga lurah juga harus ditingkatkan untuk mengawasi daerahnya masing-masing, ‘tegasnya.(ang)
