PROKAL.CO, PALANGKA RAYA – Ketua DPRD Kota Palangka Raya Sigit K Yunianto meminta Pemerintah Kota Palangka Raya serius menjalankan uji kompetensi (job fit) bagi pejabat pembina utama. Terutama dalam proses penyeleksian sejumlah pejabat pemerintahan yang menempati organisasi perangkat daerah. 

”Pemerintah seharusnya memperhatikan proses assessment dan job fit tersebut,” katanya,  Selasa (17/9).

Dia menuturkan, job fit sangat baik manfaatnya. Namun, job fit juga harus memperlihatkan konsekuensi dan regulasinya. Semua aturan di dalamnya harus dipatuhi.

”Contohnya, ada pejabat yang sebentar lagi  akan pensiun minimal dua tahun ke depan, memang dianggap tidak perlu dilakukan bagi yang bersangkutan,” ujarnya.

Sigit menambahkan, dalam job fit tersebut memang masih ada ditemukan persoalan tersebut. Semua itu menyangkut ketegasan dalam proses job fit yang memang belum dijalankan.

”Terutama di Sekretariat Dewan juga dilakukan job fit. Namun, sepanjang lembaga itu tidak mengajukan pengisian jabatan, proses job fit tidak di jabatan tersebut tidak perlu dilakukan. Hal ini perlu diperhatikan karena jabatan di Sekwan juga dilaksanakan job fit,” katanya.

Menurutnya, pelaksanan job fit perlu dilakukan, kecuali struktur di sekwan ada yang berkeinginan ke jabatan tertentu. ”Seminyal di jabatan kepala bagian (kabag) atau di jabatan pimpinan perangkat daerah, karena kriteria yang memenuhi ,” ujarnya.

Politikus PDIP ini menyarankan proses assessment jangan hanya dilakukan sebagai sebuah simbolis saja. Namun, harus dilaksanakan dengan ketentuan dan landasan yang baik. ”Jangan hanya sebuah simbolis saja dalam proses job fit tersebut,” tegasnya.

Sigit menambahkan, pemkot sebaiknya meniru uji kompetensi di DKI Jakarta  yang berbasis kinerja dilengkapi dukungan sarana dan prasaranya. Meskipun sudah dilantik, bisa diberhentikan atau dicopot dari jabatannya karena tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

”Karena kesalahan yang begitu fatal atau kemampuan kerjanya kurang baik bisa dicopot. Digugat pun tidak bisa, karena sudah pengisisan pakta integritas,” jelasnya.

Sebagai pimpinan DPRD, dia lebih melihat profesionalisme kerja. Terutama  bisa melakukan apa saja yang bermanfaat . Maka, dalam penentuan jabatan strategis harus diperhatikan ke depannya.

”Harus betul-betul difilter dalam bekerja. Jangan hanya karena saudara atau tim sukses,” tandasnya. (sos/ign)