SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

PANGKALANBUN

Kamis, 19 Agustus 2021 10:44
Berharap Tidak Ada Perpanjangan PPKM Level 4
ilustrasi

 PANGKALAN BUN - Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memang mampu menurunkan kasus Covid-19. Namun di sisi lain masyarakat Kobar juga menjerit karena pergerakan mereka untuk usaha ekonomi sangat terbatas. 

Ketua DPRD Kobar Rusdi Gozali mengatakan, PPKM yang diterapkan di Kabupaten Kotawaringin Barat ini memang telah berhasil menurunkan kasus Covid-19. Dari semula terjadi penumpukan pasien hingga terjadi penurunan yang besar. 

“Tentu ini patut diapresiasi, karena upaya pemerintah telah berhasil menurunkan kasus. Namun hal yang harus diketahui juga adanya terjadi ledakan kasus positif yang jumlahnya tidak sedikit. Meskipun kebanyakan menjalani isolasi mandiri,” katanya.

 Namun di sisi lain pembatasan yang dilakukan juga berdampak pada ekonomi warga. “Justru yang kami dengar masyarakat semakin menjerit. Kegiatan dibatasi dan yang berjualan menjadi sepi pembeli. Khususnya pelaku UMKM yang sangat miris kalau mendengarnya ceritanya,” ujarnya.

 Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan mereka begitu saja. Justru pemerintah pusat mendorong agar pemerintah daerah mengutamakan pemulihan ekonomi. 

“Maka dengan berakhirnya PPKM level 4 pada tanggal 17 Agustus besok (hari ini). Maka kami harap tidak ada perpanjangan lagi. Sudah cukup PPKM level 4 ini dan lakukan evaluasi menyeluruh,” harapnya. 

Rusdi juga mendorong pemerintah segara mengevaluasi dan membuat kebijakan konstruktif dalam upaya menyelamatkan masyarakat dari aspek kesehatan dan memulihkan ekonomi secara bertahap. 

“Termasuk nantinya setelah evaluasi banyak kegiatan sudah diperbolehkan aktivitas kembali seperti kegiatan tatap muka di sekolah, pembukaan tempat wisata yang sudah memenuhi standar prokes dan pembukaan UMKM dengan menerapkan sistem baru. Karena kuncinya masyarakat harus patuh prokes dan tidak perlu perpanjangan PPKM levek 4,” pungkasnya. (rin/sla)

loading...

BACA JUGA

Sabtu, 08 November 2025 12:48

DPRD Kobar Konsultasi ke OJK, Bahas Maraknya Investasi Ilegal dan Penipuan Online

PANGKALAN BUN – Meningkatnya laporan masyarakat terkait penipuan investasi ilegal…

Rabu, 05 November 2025 12:40

Fraksi Gerindra Soroti Infrastruktur Jalan dan Drainase di Kobar

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Senin, 03 November 2025 16:11

DPRD Kobar Temui Menteri P2MI

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 17:54

Temui Menteri P2MI, DPRD Bahas Perluasan Peluang Kerja Warga Kobar ke Luar Negeri

PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melakukan konsultasi…

Sabtu, 01 November 2025 10:42

Infrastruktur Pedesaan Butuh Perhatian Pemerintah

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Rabu, 29 Oktober 2025 13:21

DPRD Kobar Dorong Pemkab Perkuat Ketahanan Pangan

PANGKALAN BUN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin…

Senin, 27 Oktober 2025 13:08

Fraksi Golkar Dorong Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Evaluasi Bagi Hasil Sawit

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Jumat, 24 Oktober 2025 17:11

Komisi C DPRD Kobar Apresiasi DLH Aktif Tangani Pengelolaan Sampah hingga ke Desa

PANGKALAN BUN – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)…

Rabu, 22 Oktober 2025 11:06

Fraksi Nasdem dan Gerindra Minta Pemkab Segera Tertibkan Distribusi BBM

PANGKALAN BUN – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian…

Senin, 20 Oktober 2025 11:52

Fraksi Gerindra Desak Rehabilitasi Ruang Kelas di SMPN 2 Arsel

PANGKALAN BUN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers