Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kota Palangka Raya Aryo Nugroho mengatakan, berdasarkan pendapat ahli lingkungan, banjir di Kota Palangka Raya akibat faktor perubahan iklim. Perubahan iklim yang berakibat tingginya curah hujan itu salah satunya disebabkan deforestasi.
”Deforestasi bahasa lainnya penggundulan hutan yang dialihfungsikan menjadi nonhutan. Karena itu, kami menekankan kepada pemerintah memulihkan fungsi sungai di area yang selalu meluap dan membuat banjir di permukiman warga dan memulihkan lingkungan d isekitar sungai dengan menanami pohon,” kata Aryo.
Aryo menambahkan, evaluasi izin pemanfaatan hutan yang telah dialihfungsikan juga perlu dilakukan. Apabila ada pelanggaran, bisa diberi sanksi denda. Denda tersebut bisa digunakan untuk pemulihan atau restorasi kawasan sungai.
”Perda penanggulangan bencana harus ada di Kalteng. Apa harus menunggu adanya korban? Stop proyek besar di Gunung Mas, karena ini sangat berpotensi memperluas banjir,” tandasnya. (daq/ign)
