Tersingkirnya PDIP dan Demokrat dari pertarungan memperebutkan kursi alat kelengkapan DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) merupakan pembuktian bahwa partai penguasa tak selamanya selalu menang. Koalisi partai dan komunikasi, disertai lobi politik bisa menumbangkan partai besar tersebut. Hal tersebut disampaikan Ketua DPC Hanura Kotim Hari Rahmad, Jumat (18/2). Dia mengomentari konflik internal DPRD Kotim yang muncul setelah reposisi AKD yang diwarnai hilangnya jatah PDIP dan Demorat. Partai berlambang banteng kini hanya memegang Ketua DPRD Kotim, sementara Demokrat tak memiliki kursi dalam AKD.
”Artinya, partai penguasa bisa dikalahkan melalui komunikasi dan kerja sama lintas partai. Ini pesan politik yang dibaca publik saat ini,” ujarnya. Hari menambahkan, reposisi AKD merupakan amanat peraturan yang terjadi setiap 2,5 tahun sekali. Karena itu, seharusnya tidak ada pihak yang harus saling bersikeras. Apa pun hasilnya harus diterima dengan jiwa besar.
Menurutnya, reposisi AKD merupakan hasil lobi politik. Ketika ada pihak yang tertinggal dan tidak menjabat di AKD, hal itu wajar dalam demokrasi. ”Artinya, ada yang kurang dalam kemampuan berkomunikasi politik di lembaga itu sendiri,” kata pria yang pernah duduk di Komisi IV DPRD Kotim tersebut. Hari berharap hasil yang telah disepakati melalui forum rapat paripurna sebagai pengambilan keputusan tertinggi di lembaga itu bisa diterima semua pihak. Sikap jiwa besar tentunya harus ditampilkan para petinggi partai dan fraksi di DPRD Kotim.
”Itulah bagian dari demokrasi dan proses politik yang harusnya sama-sama dihargai,” tegasnya. Terpisah, Anggota Fraksi Demokrat DPRD Kotim Anang Kapeliyus mengatakan, dirinya tetap beraktivitas seperti biasa. Meskipun Demokrat tertinggal dalam penyusunan AKD, fraksinya tidak mengubah susunan pendelegasian anggota fraksi di komisi.
”Saya tetap di Komisi III dan mengantor seperti biasa, karena pada prinsipnya tidak ada yang berubah untuk susunan anggota Fraksi Demokrat di komisi DPRD,” kata Anang. DPC PDIP Kotim sebelumnya merespons keras sikap lima fraksi di lembaga itu. Pasalnya, hasil reposisi AKD tidak menyisakan satu pun kursi untuk PDIP.
Bahkan, posisi AKD untuk PDIP dibabat habis koalisi lima partai tersebut, yakni Golkar, Gerindra, Nasdem, PAN, dan PKB. Anggota Fraksi PDIP Rimbun mengatakan, penetapan AKD hasil reposisi melalui Wakil Ketua I dan II yang memimpin rapat paripurna Selasa (15/2) lalu, merupakan hal yang keliru dan cacat hukum. Karena itu, produk paripurna tersebut tidak bisa diakui secara hukum. Sebab, lanjutnya, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson di awal pembukaan sidang Senin (14/2) lalu menyatakan ditunda sementara waktu. Dengan demikian, secara aturan tidak bisa dilanjutkan tanpa dijadwalkan ulang di Badan Musyawarah.
Menurut Rimbun, ada partai yang lancang langsung menyelonong ke DPRD untuk menyusun dan menyepakati. Padahal, sudah jelas dan tegas hal tersebut hanya bisa dilakukan oleh fraksi partai politik yang ditugaskan. ”Ini karena unsur pimpinan atau wakil ketua kurang pengetahuannya dan memaksa keadaan serta ambisi partai, sehingga mereka menabrak aturan. Padahal, menurut kami ini jelas menginjak marwah lembaga. Kami, PDIP belum merasa ada kompetisi,” tegasnya. Rimbun menyerahkan kepada publik untuk menilai siapa sebenarnya yang melanggar aturan dan hanya sebatas ingin menjalankan ambisi politik yang tidak logis tersebut. Kalaupun hasil AKD tersebut tetap dipaksakan, pihaknya tidak akan mengakui. (ang/ign)
