KUALA PEMBUANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk mencarikan solusi terkait wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat pada tahun 2023 mendatang.
Ketua Komisi A DPRD Seruyan Bejo Riyanto mengatakan bahwa salah satu solusi yang bisa ditawarkan untuk kemudian dicoba adalah memasukan tenaga honorer dengan beberapa kriteria tertentu ke dalam program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Kami menyarankan agar tenaga honorer atau kontrak dengan kriteria tertentu bisa dimasukkan dalam program P3K. Artinya hal ini bisa coba kita usulkan kepada pemerintah pusat," katanya.
Khususnya untuk tenaga yang memang mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana 1 (S1) dan sudah berpengalaman serta bertahun-tahun mengabdi untuk Bumi Gawi Hatantiring.
Menurutnya Kabupaten Seruyan masih sangat membutuhkan tenaga honorer ataupun kontrak untuk membantu pekerjaan di berbagai instansi di Pemkab setempat.
Pihaknya dalam waktu dekat juga berencana menggelar rapat dengan Pemkab Seruyan melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk membahas masalah ini.
"Kita akan rapat dan menyarankan kepada pemerintah daerah agar tenaga honorer yang setidaknya berlatar pendidikan S1 dan sudah mengabdi selama 5 atau 10 tahun itu diusulkan kepada pemerintah pusat agar masuk dalam P3K," jelasnya. (hen/sla)
