SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

DPRD SERUYAN

Rabu, 06 Juli 2022 08:07
PBS Diminta Bantu Pemasaran Air Bersih Produksi BUMDes Kartika Bhakti
Argiansyah

KUALA PEMBUANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta kepada pihak perusahaan sekitar bisa membantu memasarkan air bersih (air minum isi ulang) yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kartika Bhakti, Kecamatan Seruyan Hilir Timur. 

Anggota DPRD Seruyan Argiansyah mengatakan, berdasarkan reses di Daerah Pemilihan I (Dapil I) tepatnya di Desa Kartika Bhakti tersebut bahwa mereka saat ini sedang terkendala pemasaran air minum isi ulang yang dikelola oleh Bumdes tersebut. 

“Untuk membantu pemerintah desa setempat, dirinya meminta agar perusahaan yang berinvestasi di wilayah itu untuk bisa membantu dalam memajukan Bumdes itu dengan kerjasama dalam distribusi air bersih kepada perusahaan sehingga pengelola Bumdes bisa terbantu dalam pemasaran air hasil olahan mereka,” katanya. 

Dengan hadirnya perusahaan tentunya bisa jadi solusi untuk pengelola Bumdes dalam mengembangkan usahanya yang pada akhirnya berdampak terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes) diwilayah tersebut selain itu juga dengan adanya usaha desa ini akan memiliki dampak positif khususnya bagi desa-desa sekitarnya yang saat ini sedang kesulitan mendapat air bersih. 

“Kami berharap ini bisa menjadi atensi pihak perusahaan sekitar untuk membantu desa binaannya. Terlebih lagi dalam hal pemasaran ini juga perlu akses yang memadai seperti pembangunan jalan sekitar yang perlu digenjot pembangunannya agar jalur distribusi juga lancar,” pintanya. (hen/sla)

loading...

BACA JUGA

Minggu, 13 September 2015 21:29

Sopir Truk Belum Tentu Jadi Tersangka

<p>PANGKALAN BUN - Satuan Lalulintas Polres Kotawaringin Barat (Kobar) masih menyelidiki kecelakaan…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers