-Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, menindak tegas kerja asing (TKA) yang masuk ke wilayah setempat melalui pengawasan yang ketat. Wakil Ketua I DPRD Seruyan Bambang Yantoko, mengungkapkan, hal ini menjadi kelemahan Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan (Disnakertran) yang yang menangani hal tersebut. Dirinya melihat banyaknya tenaga asing tanpa data lengkap yang tersebar di Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Seruyan.

“Pengawasan tenaga asing di wilayah kita masih belum maksimal, banyak saya lihat tenaga asing yang bekerja di PBS yang belum diambil data diri,” tegasnya. Bambang menegaskan, hal itu nantinya akan membuka peluang bagi PBS yang bebal administrasi dan memberikan banyak dampak negatif, salah satunya kerugian besar bagi daerah.

“Saya minta untuk dinas teknis agar mendata ulang tenaga asing baru di daerah kita, jangan sampai mereka masuk saja tanpa izin dan tanpa permisi. Mereka dapat keuntungan di daerah kita tanpa memberikan timbal balik. Kan merugikan sekali,” pungkasnya. (hen/gus)