Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan menyelamatkan sekolah swasta yang nyaris berhenti beroperasi. Hal itu sebagai salah satu upaya menyelamatkan pendidikan, terutama di pedalaman. Di Kotim ada empat sekolah swasta yang berjuang keras bertahan agar tetap beroperasi. Namun, sekolah yang dimaksud sulit berjalan tanpa dukungan Pemkab Kotim.  

”Disdik Kotim akan merespons status sekolah dasar swasta yang hidup enggan, mati tak mau. Jadi, untuk menyelamatkan sekolah ini agar jangan sampai ditutup, rencananya Bupati Kotim akan menandatangani surat keputusan empat sekolah dasar berstatus swasta menjadi sekolah negeri,” kata Susiawati, Plt Kepala Disdik Kotim Selasa (10/1).

Empat sekolah tersebut, di antaranya, SD swasta Pantap Kecamatan Mentaya Hulu, SDS Embang Batarung Jaya di Kecamatan Kotabesi, SDS Rantau Sawang, dan SDS Rantau Suang di Kecamatan Telaga Antang.

”Insya Allah dalam waktu dekat akan diresmikan dari statusnya swasta menjadi sekolah dasar negeri. Untuk waktunya, saya belum bisa memastikan karena menunggu jadwal pimpinan (Bupati Kotim),” ujarnya. Empat sekolah dasar swasta ini sebenarnya sudah didukung Disdik Kotim. Namun, dari pembiayaan operasional gaji pegawai dan operasional sekolah masih sulit.

”Namanya yayasan terkadang menghadapi kendala kesusahan mencari pembiayaan tenaga pendidiknya. Rata-rata guru di sana statusnya tenaga kontrak. Memang sudah sebagian didukung Disdik Kotim. Tetapi, jelas berat bagi mereka untuk pembiayaan gaji, apalagi biaya operasional sekolah yang lokasinya di pelosok desa,” ujarnya.

Susi menegaskan, perubahan status sekolah itu bertujuan untuk menyelamatkan satuan pendidikan, khususnya di pelosok desa agar tetap berdiri. Mengingat empat sekolah tersebut rata-rata dibangun sekitar tahun 1980. 

”Ada SDS di Pantap yang sudah dua kali direnovasi dibantu perusahaan setempat. Bagaimana dengan sekolah swasta di pelosok desa yang di wilayah sekitarnya tidak ada perusahaan, ibaratnya akses peserta didik untuk menempuh pendidikan saja sudah jauh dari pusat kota. Apalagi guru-guru di sana masih sangat terbatas. Di SDS Rantau Sawang gurunya cuma tiga,” ujarnya.

Di samping itu, lanjutnya, jumlah peserta didik dari kelas 1 sampai 6 ada yang terisi 30 siswa dan ada yang hanya terisi 14 siswa. Hal tersebut menjadi perhatian serius Pemkab Kotim. ”Rata-rata rombongan belajarnya terpenuhi dari kelas 1 sampai kelas enam, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Ada yang total peserta didik dalam satu sekolah hanya 30 siswa dan ada yang cuma 14 siswa. Rasanya tidak mungkin mau pindah sekolah dengan jarak yang begitu jauh dari rumahnya,” ujarnya.

Susi tak ingin ada satuan pendidikan yang sampai tidak beroperasi, apalagi lokasinya di pelosok desa yang memiliki satuan pendidikan sangat terbatas dan tak ada pilihan. Hal itu dikhawatirkan anak-anak di pelosok desa tidak mendapatkan kesempatan belajar.

”Kami tidak hanya ingin menyelamatkan satuan pendidikannya, tetapi menyelamatkan peserta didik yang kami sayangi. Jangan sampai sekolah itu ditutup karena kesulitan pembiayaan operasional. Karena itu Disdik Kotim berupaya mengambil solusi untuk mengubah status sekolahnya dari swasta menjadi negeri,” katanya. (hgn/ign)