Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) diyakini mampu menyelesaikan masalah mahalnya harga tiket penerbangan di Bandara Haji Asan Sampit. Persoalan tersebut sudah lama dikeluhkan warga, pengusaha, sampai pejabat pemerintahan. Jika terus dibiarkan, bisa memengaruhi perkembangan daerah. ”Harus ada solusi. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Pemerintah harus melakukan aksi nyata. Apalagi sekarang sudah ada penyegaran di Dinas Perhubungan Kotim, maka saatnya langsung memberikan kerja nyata dan konkret,” kata Ketua Komisi IV DPRD Muhammad Kurniawan Anwar, Jumat (3/2).
Kurniawan menuturkan, keluhan mencekiknya harga tiket kian nyaring disuarakan warga pengguna transportasi udara. Pemkab diharapkan merespons hal itu dengan aksi nyata. ”Jangan hanya retorika saja. Masyarakat butuh bukti nyata,” tegasnya. Kurniawan mengungkapkan, pihaknya pernah menghadap Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemenhub menyatakan siap membantu peningkatan sarana dan prasarana Bandara Haji Asan Sampit. Namun, janji itu dinilai belum dikawal serius Pemkab Kotim untuk memaksimalkan sarana dan prasarana bandara.
”Pemkab Kotim perlu memfasilitasi ketersedian lahan untuk dapat ditindaklanjuti Kementerian Perhubungan,” ujar Kurniawan. Kurniawan meyakini Pemkab Kotim mampu mengatasi persoalan tersebut, asalkan SOPD terkait punya semangat dan keinginan yang sama untuk menyelesaikannya. ”Kami optimistis dengan kepemimpinan Bupati Kotim saat ini, permasalahan ini bukan kendala yang sulit. Apalagi sekarang sudah ada penyegaran di Dinas Perhubungan Kotim. Saatnya langsung memberikan kerja nyata,” tegasnya. Dia menambahkan, melalui peningkatan fasilitas Bandara Haji Asan Sampit, maskapai besar akan melayani penerbangan. Ujungnya masyarakat akan menikmati pelayanan dengan kompetisi harga yang lebih terjangkau. Menurut Kurniawan, selain mahalnya harga tiket dibandingkan bandara lain di Kalteng, masyarakat juga mengeluhkan jumlah penerbangan yang sangat terbatas. Bahkan tidak jarang jadwal dibatalkan, sehingga calon penumpang tidak ada pilihan.
Hal tersebut berbeda dengan penerbangan di Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya. Frekuensi penerbangannya jauh lebih banyak, sehingga ada kepastian dan calon penumpang bisa memilih waktu penerbangan sesuai keperluan. ”Kondisi ini membuat banyak warga Kotim memilih terbang melalui bandara daerah lain, seperti Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat maupun Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya,” ujarnya.
Sebelumnya, Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, rencana perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Haji Asan Sampit bakal menelan anggaran sekitar Rp60 miliar. Pemkab Kotim telah menyelesaikan pembebasan lahan di jalur landasan. Menurut Halikinnor, sebelum Covid-19 pada 2019 lalu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pernah menganggarkan peningkatan dan pengembangan Bandara Haji Asan Sampit. Namun, dalam perjalanannya, lahan belum clear, sehingga anggaran yang disiapkan belum bisa terealisasi.
Halikinnor belum bisa memastikan apakah Kemenhub telah menganggarkan untuk perluasan landasan atau belum. ”Sampai saat ini informasi sementara dari Kepala Bandara belum tahu ada atau tidaknya anggaran APBN untuk perluasan landasan, walaupun master plan sudah masuk di Kemenhub. Ada kemungkinan belum teranggarkan,” katanya. Oleh karena itu, Halikinnor akan berkomunikasi dan menghadap Menhub untuk memastikan anggaran tersebut. Apabila tidak ada kepastian, dia akan koordinasikan dengan DPRD Kotim untuk menggunakan APBD. ”Memang seharusnya pusat yang menganggarkan pakai APBN, tetapi ini kan kebutuhan kita (Kotim) dan ini memang harus diupayakan karena ini menyangkut fasilitas publik yang sangat vital,” tegasnya. (ang/ign)
