Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyiapkan anggaran sebesar Rp100 miliar untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir tahun ini. “Kalau anggaran sudah sudah tersedia, maka penanganan juga akan efektif. Untuk tahun ini, pemprov menganggarkan Rp100 miliar untuk dua penanganan bencana, yaitu karhutla dan banjir,” kata Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, Rabu (15/3).

Sugianto menuturkan, Polda Kalteng bersama Danrem 102/PJG telah menyatakan kesiapannya, mulai dari sarpras dan anggota satgas di seluruh kabupaten/kota untuk menghadapi ancaman karhutla. ”Setiap tahun di Kalteng ada tujuh sampai delapan kabupaten yang rawan kebakaran. Fokus titik terparah ada di Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Katingan, Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Sukamara,” ujar Sugianto. Dia menuturkan, cuaca Mei hingga Juli nanti diprediksi akan sangat terik. Maka itu, pada bulan tersebut pemprov dan kabupaten/kota harus benar-benar memperhatikan terkait bahaya karhutla. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalteng juga akan dilibatkan dalam penanganan karhutla dan banjir apabila terjadi.

“Untuk Polda Kalteng dan Korem 102 Panju Panjung menyiapkan anggotanya serta seluruh sarana prasarana (sarpras) untuk mendukung pencegahan agar bencana tersebut tidak terjadi di tahun ini,” ucapnya. Sugianto mengatakan, dalam penganggaran penanganan bencana, Kalteng paling tinggi mengalokasikan anggaran dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang daerahnya juga sering terjadi karhutla.

”Kita paling besar anggaran terkait penanganan karhutla dan banjir pada tahun ini dibandingkan beberapa provinsi lainnya yang memiliki persoalan yang sama,” katanya. Sugianto juga meminta kepala daerah kabupaten/kota menganggarkan dana tersebut. Dengan demikian, ketika terjadi bencana, daerah tidak kebingungan dalam menanggulangi atau melakukan penanganan. ”Tidak ada lagi petugas di lapangan yang ditugaskan dalam penanganan karhutla dan bencana banjir mengaku penanganan yang dilakukan terkendala anggaran dengan dalih kendaraan tidak bisa jalan karena tidak ada anggaran bensin dan lain sebagainya,” ujar Sugianto. (ewa/ant/ign)