Penanganan jalan lingkar selatan akan jadi catatan khusus bagi sebagian masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur menjelang Pemilu 2024 nanti. Publik akan mengingat minimnya perhatian anggota DPRD Kalteng daerah pemilihan Kotim-Seruyan memperjuangkan pembangunan ruas tersebut. ”Kalau tahun ini jalan lingkar tidak dibangun, artinya wakil rakyat kita yang ada di provinsi tidak bisa diharapkan untuk menjadi memperjuangkan aspirasi di daerah kita,” kata seorang mahasiswa perguruan tinggi di Kota Sampit, Rakhmad, Senin (27/3).
Rakhmad menuturkan, perbaikan ruas jalan lingkar selatan harusnya menjadi prioritas, karena untuk kepentingan orang banyak. Terlalu naif apabila anggaran perbaikan tidak bisa diperjuangkan sebagaimana fungsi anggaran yang melekat pada jabatan wakil rakyat tersebut. ”Padahal ada dana aspirasi. Seharusnya itu bisa diarahkakan ke pembangunan jalan lingkar selatan. Ini persoalannya mau atau tidak saja sekarang untuk berpihak kepada pembangunan itu,” katanya.
Warga Sampit lainnya, Tasmanur, mengaku kecewa karena sudah sekian tahun jalan lingkar tidak ada perubahan. Sejak 2020, dirinya bersama warga lainnya sebagai pengguna jalan sering menyuarakan bagaimana caranya agar jalan lingkar selatan bisa dilalui dengan nyaman. Tasmanur mengaku tak menyoal perbaikan itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kabupaten. Akan tetapi, dirinya yang aktif membayar pajak kendaraan merasa tidak nyaman ketika melintasi jalan tersebut. ”Entah kenapa masalahnya jalan lingkar itu tidak bisa diperbaiki. Dari pemilu ke pemilu tidak kunjung diperbaiki,” ujarnya. Sebagai pengguna jalur tersebut, dia mengaku sempat senang karena ruas itu bisa fungsional setelah diperbaiki konsorsium pada 2022 lalu. Namun, saat ini jalan itu kembali rusak parah. Apalagi belakangan ini sering turun hujan, sehingga menambah parah rusaknya jalan. Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kotim Pardamean Gultom juga berharap Pemprov Kalteng bisa menganggarkan perbaikan lingkar selatan tahun ini. Pasalnya, sudah cukup lama masyarakat menunggu perbaikan secara permanen.
”Perbaikan dan fungsionalnya jalan itu harus dilakukan, supaya infrastruktur di dalam Kota Sampit bisa bertahan lama juga. Kalau jalan lingkar rusak parah, jalan kota juga akan ikut rusak, karena kendaraan yang melintas di atasnya melebihi kemampuan jalan,” katanya. Menurutnya, jika jalan itu tidak dianggarkan tahun ini, Pemkab Kotim sebaiknya menyiapkan skema penanganan agar tetap bisa fungsional. Di antaranya kembali meminta kontribusi perusahaan untuk patungan.
”Ya, solusinya harus ada urunan lagi untuk memperbaiki, supaya tetap bisa dilewati dan fungsional,” katanya. Pemkab Kotim sebelumnya berharap janji Pemprov Kalteng memperbaiki secara permanen kerusakan Jalan Mohammad Hatta, jalur lingkar selatan Sampit benar-benar terwujud. Pasalnya, kondisi ruas jalan tersebut kini kembali rusak. ”Waktu di helikopter dengan Pak Gubernur dan kepala Dinas PU provinsi, saat itu saya tunjuk lokasinya. Saat itu Pak Gubernur memerintahkan kepala Dinas PU untuk mengerjakan dan akan dialokasikan dana sebesar Rp30 miliar. Itu Pak Gubernur sendiri yang bilang,” kata Bupati Kotim Halikinnor, Sabtu (25/3) lalu.
Halikinnor juga meminta anggota DPRD Kalteng dari daerah pemilihan Kotim dan Seruyan mengawal saat pembahasan anggaran 2024 bersama eksekutif. Jangan sampai anggaran untuk perbaikan jalan lingkar selatan ini dicoret atau dibatalkan lagi. (ang/ign)
