PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng, Sri Widanarni membuka Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sosialisasi Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng tahun 2023, di Aula Eka Hapakat Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (9/8).
Saat menyampaikan sambutan Sekda Provinsi Kalteng Nuryakin, Sri Widanarni menyatakan, setiap wilayah atau daerah di Indonesia memiliki potensi bencana dengan karakter kebencanaan yang berbeda-beda karena berbagai faktor penyebab. Baik yang disebabkan oleh faktor alam, non alam dan juga oleh ulah manusia.
Sama halnya Provinsi Kalteng, yang terdapat potensi bencana dengan tingkat bahaya tinggi yaitu banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor.
“Kejadian bencana yang terjadi lima tahun terakhir yang sering terjadi di Kalimantan Tengah adalah bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem,” ujar Sri.
Untuk menyikapi kejadian bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalteng, Menurutnya harus ada upaya penanggulangan mulai dari pra-bencana yang penting untuk dilakukan.
“Hal itu bertujuan untuk menekan dan mengurangi dampak bencana di waktu mendatang, dan diperlukan suatu perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana,” papar Sri Widanarni.
Dikatakannya pula, sinkronisasi rencana penanggulangan bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas sector, dapat mendukung rencana pembangunan di daerah.
“Rencana penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah,” terangnya.
Sri Widanarni menekankan, ke depan pembangunan berkelanjutan berbasiskan kebencanaan harus berjalan dengan baik di Kalteng. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan menjadi solusi tantangan penanggulangan bencana yang tidak bisa dihindari.
Namun, dapat dikelola dalam proses pembangunan berkelanjutan sehingga risiko bencana yang ditimbulkan dapat diminimalisir.
“Kami berharap penyusunan rencana penanggulangan bencana di Provinsi Kalteng 2023 dapat membangun koordinasi, komitmen dan berpartsipasi aktif dari pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan juga media, untuk mendukung tersusunnya dokumen ini,” pungkas Sri Widanarni.(ewa/gus)
