Kalangan DPRD Kotawaringin Timur menegaskan tingginya frekuensi perjalanan dinas di lembaga DPRD Kotim tak menyalahi aturan. Selain itu, adanya dugaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) fiktif juga dibantah, karena setiap kali dinas, dilakukan sesuai ketentuan. Hal tersebut ditegaskan anggota DPRD Kotim SP Lumban Gaol. Pihaknya selalu melaksanakan kegiatan perjalanan dinas mengacu pada aturan pelaksanaan.

”Saya berbicara khusus untuk biaya perjalanan anggota. Kalau yang kami laksanakan di komisi kami selama ini, menurut saya pantas dan kami laksanakan dengan baik mengacu pada tupoksi yang memang perlu kami lakukan sebagai dasar untuk menindaklanjuti di daerah kita,” kata SP Lumban Gaol, Jumat (15/9/2023). Gaol mencontohkan, beberapa kali pihaknya melakukan perjalanan dinas di seputar wilayah Kalteng secara marathon terkait penerimaan siswa baru beberapa waktu lalu . Hal itu dilakukan untuk menelusuri serta merespons keluhan terkait penerimaan peserta didik baru yang banyak dikeluhkan masyarakat.

”Menurut kami memang berantakan pelaksanaannya dan ternyata faktanya benar, yaitu dikuatkan dari hasil riset Dikti beberapa waktu lalu yang menyimpulkan Kotawaringin Timur menjadi yang terbanyak ditemukan anak yang putus sekolah. Mencapai hingga 6.000 orang lebih,” kata Gaol. Gaol menegaskan, kegiatan perjalanan dinas di komisi yang dia bidangi saat ini memang memiliki output jelas dan bisa dilakukan pemeriksaan lebih jauh. Dia tidak ingin kegiatan mereka yang orientasinya untuk kepentingan daerah dianggap sebagai kegiatan fiktif. ”Kalau yang kami laksanakan di komisi kami, saya bisa pertanggung jawabkan pelaksanaannya dan selalu hasil diskusi terlebih dahulu sebelum menyimpulkan tujuan dan materinya,” kata anggota Komisi III DPRD Kotim ini.

Kegiatan perjalanan dinas di lembaga DPRD Kotim menelan anggaran cukup besar. Bahkan, diduga ada perjalanan dinas fiktif yang dilakukan. Rutinitas perjalanan tersebut setiap pekan dilaksanakan dengan kunjungan berulang-ulang dengan tujuan yang sama. 

”Kegiatan kunjungan itu pada intinya tidak ada output sama sekali. Coba saja tanyakan kepada mereka yang melaksanakan sepulang dari kunjungan itu, apakah ada hasilnya yang bisa dijelaskan dan diimplementasikan?” kata sumber Radar Sampit di DPRD Kotim yang meminta identitasnya tak disebutkan.  Radar Sampit memperoleh informasi dari sumber internal di DPRD Kotim yang menyebutkan, ada perjalanan dinas yang diduga fiktif, apalagi tujuannya dalam daerah.

”Kalau di laporan mereka kunjungannya empat hari, itu biasanya dilaksanakan satu hari saja. Bahkan, bisa saja datang ke beberapa kabupaten, tapi nanti karena perlu foto-foto dokumentasi kegiatan, maka baju-bajunya itu diganti supaya kelihatan, tapi semuanya itu akal-akalan saja,” ujar sumber tersebut. (ang/ign)