Persoalan anggaran yang tak rasional di Sekretariat DPRD Kotawaringin Timur turut mendapat sorotan dari pemerhati kebijakan publik Riduwan Kesuma. “Saya mengharapkan sekretariat dewan dapat menjelaskan kepada masyarakat supaya tidak melebar kemana-mana. Jika perlu, pihak inspektorat Kotim dan Kejaksaan dapat berperan serta menuntaskan kasus ini,” kata Riduwan Kesuma kepada Radar Sampit, Sabtu (16/9). Mencermati masalah anggaran yang dianggap tidak rasional, kata Riduwan,  hendaknya sekretariat dewan lebih transparan. ”Jangan gelondongan. Karena kalau tidak transparan, ya seperti saat ini kejadiannya,” kata Riduwan.

Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini terbebani pembiayaan pembangunan dan pembayaran sisa proyek multiyears pemerintah sebelumnya. Pemkab juga masih dibebani tunggakan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) dan gaji kades selama beberapa bulan. Bupati Kotim Halikinnor pun mengambil kebijakan penghentian pembiayaan pembangunan dengan kriteria tertentu. “Saya rasa kebijakan Bupati Kotim sudah tepat. Hal ini dilakukan untuk menuntaskan pembayaran sisa proyek multiyears tersebut sehingga nantinya di tahun 2024 sudah tidak berat lagi beban keuangan Pemkab Kotim,” ujarnya.

Namun, beban yang begitu berat ditanggung oleh Pemkab Kotim  seakan tidak berlaku bagi seketariat dewan yang menyusun anggaran tidak realistis.  Anggaran yang dialokasikan untuk televisi kabel, misalnya, tak rasional karena sampai 240 unit dengan biaya per bulan sekitar Rp12 juta. Belum diketahui apakah televisi kabel tersebut dipasang di gedung DPRD Kotim atau tersebar di tempat lain. Sejumlah legislator mengaku, untuk langganan televisi kabel di kediamannya menggunakan dana pribadi. Anggaran pembuatan kalender hingga photo booth, juga dinilai terlalu besar.

Selanjutnya, anggaran untuk internet yang mencapai 12 unit dengan biaya sekitar  Rp10,3 juta per bulan. Di luar itu, ada biaya internet lain yang menelan dana Rp15,5 juta per bulan. Dalam sebulan, biaya internet mencapai Rp25,8 juta.  (hgn/yit)