Tingginya potensi dan ancaman karhutla tahun ini sejatinya telah diperingatkan sejumlah lembaga terkait jauh hari. Akan tetapi, catatan Radar Sampit, pola penanganan tak jauh berbeda dibanding bencana yang sama pada 2019 lalu. Pemerintah fokus pada upaya pemadaman, ketika amuk api sudah mengganas. Faktor kesengajaan menjadi tantangan paling berat mencegah kebakaran hutan dan lahan. Selama perangai sebagian warga belum berubah, bencana sulit dihindari. Selain sosialisasi yang gencar, penegakan hukum yang tegas juga perlu dilakukan.
Unsur kesengajaan tersebut sejatinya sudah terdeteksi sebelum kemarau tiba. Dari analisa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kotim pada sejumlah kebakaran lahan yang terjadi sejak awal tahun ini, faktor kesengajaan mendominasi penyebab kejadian tersebut. Akan tetapi, tak ada satu pun pelaku yang diberi efek jera. Selain faktor kesengajaan, kelalaian warga juga memicu petaka. Ada kebakaran di wilayah Sampit yang diduga disebabkan akibat membuang puntung rokok sembarangan dan membakar sampah yang tidak diawasi.
Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan terkait pencegahan seolah ala kadarnya. Sebagai contoh, perintah untuk mendata lahan terlantar agar bisa dikelola untuk mencegah karhutla, juga tak berjalan efektif. Radar Sampit mencatat Bupati Kotim Halikinnor pernah menginstruksikan hal tersebut pada Februari tahun ini, beberapa bulan sebelum bencana menyapa. Halikinnor mengakui perintah itu tak berjalan maksimal di lapangan.
Padahal, hal tersebut bisa efektif meredam amukan karhutla, apabila lahan dikelola dengan baik. Adapun pola penanganan karhutla, juga tak jauh beda dari bencana yang sama beberapa tahun sebelumnya. Bahkan, petugas garis depan yang berjuang menggempur api, tak semua dilengkapi fasilitas memadai. Kendala yang dihadapi pun selalu sama, yakni kesulitan sumber air untuk penanganan. Masalah ini juga sempat mengemuka saat rapat penetapan status tanggap darurat bencana karhutla di Gedung Pusdalops Kantor BPBD Kotim, Senin (11/9) lalu. Salah satu hal yang disorot, tak berfungsinya proyek sumur bor untuk penanganan bencana tersebut. Artinya, gagal fungsi sumur bor baru dipersoalkan saat bencana tiba, bukan diseriusi jauh hari sebelum amukan karhutla terus meluas.
Buruknya mitigasi bencana membuat banyak sektor yang harus dikorbankan. Selain kesehatan masyarakat, perekonomian, transportasi, hingga pendidikan terganggu. Nilai kerugian diprediksi sangat besar. (yn/ign)
