PALANGKA RAYA – Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Nenie A Lambung menegaskan, lembaga legislatif akan turut melakukan pengawasan terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Menurutnya, selain menjalankan salah satu fungsi DPRD, pengawasan ini dilakukan untuk memastikan target pembangunan yang ditetapkan tidak mengalami kendala demi mengontrol progress program di masing-masing OPD.

“Khususnya kami di Komisi B, ya kami mengawasi OPD yang menjadi mitra kerja. Memang ini dilakukan untuk memastikan apa yang sudah ditetapkan dalam rencana sebelumnya terlaksana dengan baik,” kata Nenie, kemarin.

Melalui mitra kerja itu lanjutnya, akan mudah dikontrol sejauh mana progres pembangunan yang dilakukan di Kota Palangka Raya. Karena tanpa ada pengawasan maka pembanguan tidak akan terkontrol bahkan terkesan lamban.

Nenie mengakui, pembangunan suatu daerah tentunya tidak lepas dari masalah dan kendala, yang disebabkan oleh berbagai permasalahan. Maka dari itu pentingnya pengawasan guna mengetahui penyebabnya, sehingga memungkinan DPRD dan pemerintah menyelesaikan permasalah tersebut.

“Sejauh mana progresnya dan realisasi anggaran yang sudah dipakai selama tahun anggaran itu kan mudah kita kontrol dan pantau dengan dibantu para mitra kerja,” imbuhnya.

Politikus PDIP ini juga berharap agar semua pihak dapat saling bersinergi dan melakukan pengawasan bersama terhadap pelaksanaan pembangunan. Sebab kepuasan masyarakat adalah ketika pembangunan daerah dapat dirasakan nyata manfaatnya.

“Tidak kalah penting juga berbagai program pembangunan, khususnya pembangunan fisik infrastruktur dapat berjalan dengan baik, sebagaimana amanat seluruh masyarakat,” pungkasnya. (sho/gus)