PALANGKA RAYA - Ketua Komisi B DPRD Palangka Raya Nenie A Lambung menyoroti pengelolaan dan penanganan infrastruktur drainase yang dianggap masih perlu pembenahan oleh pemerintah.

Meski sejauh ini pembenahan dari pemerintah sudah cukup bagus, namun tidak jarang permasalahan drainase ini selalu dianggap sebagai biang kerok banjir, terutama di kawasan padat.

"Ada hal yang mungkin perlu dibenahi, karena masalah ini kita lihat terjadi terus. Pemerintah dari instansi teknis yang menangani masalah ini harus memerhatikan secara menyeluruh," katanya, Kamis (13/6)

Nenie juga menyoroti tata kelola pembangunan yang sejauh ini kurang memerhatikan faktor saluran air. Dimana drainase atau gorong-gorong banyak tertutup oleh bangunan. Saat hujan dengan intensitas tinggi, drainase tidak dapat menampung aliran air dengan baik.

Pemerintah Kota Palangka Raya melalui instansi teknis diminta untuk optimal dan juga tepat waktu dalam melakukan penanganan, dan mencari solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan drainase.

"Kita melihat debit air meningkat dan cukup banyak kawasan yang terendam akibat tak maksimalnya fungsi drainase. Hal ini harus dicari solusi," ucapnya.

Politikus PDIP ini menambahkan, dalam pengelolaan drainase  perlu melibatkan masyarakat. Masyarakat lebih mengetahui terkait kondisi drainase.

"Guna memastikan drainase berfungsi dengan baik, diperlukan pemeliharaan rutin. Namun akan lebih optimal jika ada keterlibatan masyarakat untuk ikut menjaga keberlangsungan drainase," pungkasnya. (sho/yit)