PALANGKA RAYA – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Abdul Razak, mendorong pemerintah daerah di provinsi ini agar meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah. Salah satunya agar mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang selama ini sudah tercapai berturut-turut.

Hal tersebut disampaikannya terkait kegiatan penyampaian pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, yang dilaksanakan di Jakarta, beberapa waktu lalu.

“Kita bersyukur Pemerintah Provinsi Kalteng selama ini selalu mendapatkan penilaian WTP dari BPK RI, dan diharapkan juga pemerintah berkomitmen mempertahankannya dengan meningkatkan pengelolaan keuangan,” ujar Abdul Razak, Selasa (9/7).

Ia mengatakan, dalam kegiatan tersebut presiden memberi banyak penekanan. Salah satunya mengingatkan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dipergunakan secara cermat dan bertanggungjawab karena merupakan uang rakyat.

“Mempertahankan prestasi opini WTP yang selama ini diraih berturut-turut tentu harus disertai dengan komitmen dari semua pihak, yang pada intinya anggaran dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat,” papar Abdul Razak.

Politikus senior Partai Golkar ini menambahkan, pengelolaan keuangan yang turut berdampak positif terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan daerah. Karena itu setiap rupiah anggaran yang dipergunakan harus terencana, terukur dan bertanggungjawab.

Oleh sebab itu lanjutnya, menjadi keharusnya bagi pemerintah provinsi memerhatikan hal-hal penting terkait pengelolaan keuangan. Tidak sekadar berupaya meraih opini WTP, namun harus memilki komitmen dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, transparan dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan Kalteng.

“Dengan pengelolaan keuangan yang baik akan turut mendorong pembangunan yang baik pula dan membawa kesejahteraan masyarakat,” tandas Abdul Razak. (sho/gus)