KUALA PEMBUANG - Dalam rangka menyusun kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2025, Fraksi PAN HANURA menekankan pentingnya reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih serta mudah untuk meningkatkan pelayanan publik.  

Menurut Ketua Fraksi PAN HANURA DPRD Seruyan, Bejo Riyanto mengatakan reformasi birokrasi menjadi langkah fundamental untuk mewujudkan kebijakan yang berorientasi pada pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Hal ini, mereka tegaskan, harus menjadi prioritas dalam penyusunan program dan kebijakan di APBD 2025.  

“Reformasi birokrasi dan tata kelola yang bersih serta mudah bukan hanya menjadi harapan, tetapi juga kebutuhan mendesak guna meningkatkan pelayanan publik. Dengan pendekatan ini, diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara merata,” kata Ketua Fraksi PAN HANURA, Bejo Riyanto. 

Fraksi tersebut juga menekankan bahwa APBD 2025 harus mencerminkan kebijakan yang fundamental, sesuai amanat UUD 1945 tentang tujuan pembangunan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.  

“Seluruh program dan kebijakan yang termaktub dalam APBD Tahun Anggaran 2025 harus berlandaskan pada prinsip pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat. Dengan begitu, pembangunan di Kabupaten Seruyan dapat memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat,” tambahnya.  

Reformasi birokrasi, menurut mereka, dapat diwujudkan melalui transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan proses pelayanan, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.  

Fraksi PAN HANURA berharap seluruh pihak, baik eksekutif maupun legislatif, dapat bersinergi dalam merealisasikan program-program strategis yang berpihak kepada masyarakat di Kabupaten Seruyan. (rdw)