PANGKALAN BUN – Pendidikan politik di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) masih tergolong minim. Hal ini menjadi perhatian serius bagi berbagai pihak, termasuk Penjabat (Pj) Bupati Kobar, Budi Santosa.
Didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Budi menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar politik.
Ia menekankan bahwa semua komponen, khususnya partai politik (parpol), memiliki tanggung jawab yang sama untuk memberikan edukasi politik.
Menurut Budi, Pemkab Kobar telah memberikan dukungan melalui alokasi anggaran yang disebut dengan dana Bantuan Partai Politik (Banpol).
Dana ini dihitung berdasarkan perolehan suara, yakni sebesar Rp 15 ribu per suara.
Alokasi dana tersebut, kata Budi, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang politik, terutama melalui program pendidikan politik.
"Partai politik memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih memahami peran dan fungsi politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," jelas Budi.
Ia juga mengungkapkan keprihatinannya bahwa selama ini parpol, baik besar maupun kecil, belum maksimal dalam menyelenggarakan pelatihan atau pendidikan politik.
Budi mencatat, sebagian besar individu yang masuk ke partai politik jarang mendapatkan pendidikan politik formal atau pelatihan khusus. Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab rendahnya pemahaman politik di kalangan masyarakat.
Padahal, pendidikan politik sangat penting untuk menciptakan kader-kader berkualitas yang mampu menjalankan fungsi politik dengan baik.
Sementara, Kepala Badan Kesbangpol Kobar, Edie Faganti menambahkan bahwa Pemkab Kobar siap mendukung upaya Parpol untuk meningkatkan pendidikan politik, termasuk melalui sinergi program yang lebih terarah.
Ia berharap Parpol dapat memanfaatkan dana Banpol secara transparan dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan politik yang efektif.
Dengan upaya yang berkesinambungan, ia optimistis pendidikan politik di Kabupaten Kotawaringin Barat dapat meningkat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar politik, sehingga partisipasi dalam proses demokrasi dapat berjalan lebih baik dan berkualitas.
“Tidak terkecuali media massa juga memiliki tanggung jawab moril mengedukasi masyarakat dalam hal politik,” kata Edie. (*)
