PALANGKA RAYA – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana mengingatkan pemerintah daerah lebih peka menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi sektor pertambangan.

Menurutnya, di balik besarnya potensi di sektor tersebut, ada sejumlah hal yang menjadi catatan bagi pemerintah. Di antaranya terkait tata kelola perizinan, transparansi pengelolaan, hingga memerhatikan keberpihakan kepada masyarakat lokal, termasuk perlindungan lingkungan.

“Pemanfaatan sektor pertambangan ini harus dipastikan yang dilakukan itu tidak hanya menguntungkan pemodalnya saja, tapi perhatikan juga masyarakat yang ada di sekitar kegiatan pertambangan,” katanya, Kamis (13/03/2025).

Dari sisi pengawasan izin, peran peran pemerintah daerah dinilai sangat krusial mengingat banyaknya lini yang perlu diawasi. Sebut saja izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat, serta izin pengangkutan dan penjualan.

Anggota Komisi IV ini juga menyoroti pentingnya sistem pengawasan yang lebih ketat terhadap kegiatan pertambangan, termasukan kewajiban reklamasi dan pascatambang yang sering kali terabaikan oleh para pelaku usaha.

“Kalau pemerintah lemah mengawasi ini, ya ini bisa berdampak buruk. Sebab kegiatan tambang yang tidak dilanjutkan dengan reklamasi bisa membuat degradasi lingkungan, bisa juga membuat pencemaran air tanah, dan ekosistem juga kena dampaknya,” ucapnya.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga harus memastikan pemanfaatan sektor pertambangan ini terhindar dari tumpang tindih dengan keberadaan hutan lindung, hutan adat atau lahan lahan masyarakat.

“Kadang tumpang tindih ini memicu konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, sehingga pemerintah harus mengawasi semua tantangan dalam upaya memanfaatkan potensi sektor pertambangan ini,” pungkasnya. (sho/fm)