SAMPIT – Menjelang dimulainya proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Disdik Kotim) menekankan komitmennya untuk memastikan semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, memperoleh hak yang sama dalam mengakses pendidikan.
Kepala Disdik Kotim Muhammad Irfansyah menegaskan, seluruh sekolah di bawah kewenangan dinasnya tidak diperkenankan menolak calon peserta didik penyandang disabilitas. Penegasan ini, menurutnya, bukan hanya imbauan moral, tetapi merupakan amanat regulasi.
”Setiap kali menjelang SPMB, saya selalu mengingatkan hal ini. Sekolah tidak boleh menolak siswa difabel. Jika ada yang menolak, itu jelas melanggar undang-undang,” tegas Irfansyah.
Aturan mengenai kewajiban sekolah menerima peserta didik penyandang disabilitas diatur dalam Permendikbud Nomor 48 Tahun 2023. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa sekolah wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi siswa disabilitas, baik dari sisi penerimaan maupun proses belajar-mengajar.
Irfansyah juga menyebutkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran resmi tertanggal 23 April 2025 untuk mengatur pelaksanaan SPMB secara tertib, transparan, dan akuntabel. Salah satu poin penting dalam edaran tersebut adalah pelaksanaan SPMB secara daring untuk mencegah potensi praktik pungutan liar.
”Proses pendaftaran sebaiknya dilakukan secara online, bisa melalui laman resmi sekolah, aplikasi WhatsApp, atau media digital lainnya,” katanya.
Selain itu, Disdik meminta setiap sekolah menginformasikan jalur penerimaan secara terbuka dan mudah diakses masyarakat. Jalur tersebut mencakup domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi. Khusus untuk jalur domisili, panitia penerimaan diminta lebih teliti dalam memverifikasi data calon peserta didik.
”Kami minta kepala sekolah dan panitia bekerja cermat dan mengikuti petunjuk teknis yang sudah ada. Semua proses harus dapat dipertanggungjawabkan,” imbuhnya.
Disdik Kotim menegaskan akan melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan SPMB tahun ini. Sekolah yang terbukti melakukan pelanggaran, terutama yang menyangkut penolakan terhadap siswa berkebutuhan khusus, akan dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. (yn/ign)
