PALANGKA RAYA - Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Muhajirin, menyoroti realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Anggaran 2024, yang tercatat sebesar Rp378,61 miliar lebih.

Ia menilai, tingginya angka SiLPA tersebut salah satunya disebabkan oleh banyaknya kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak terserap, terutama pada akhir tahun anggaran.

“Jumlah SILPA tersebut kami nilai terlalu besar. Terutama di tengah banyaknya kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi,”ujar Muhajirin, Kamis (26/6).

Ia menegaskan, ke depan perlu ada perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat waktu, agar serapan anggaran bisa lebih maksimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Banyak dari dinas yang tidak terserap. Mungkin memang banyak kegiatan, artinya karena waktu itu kan sebagian besar dari  dana hibah-hibah itu yang tidak sempat diadakan,” ungkap Muhajirin.

Ia mengakui, SILPA adalah hal yang wajar terjadi setiap tahun, namun nilainya tidak seharusnya terlalu besar. Ketidakoptimalan realisasi anggaran menurutnya tersebar di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pertanahan.

“APBD adalah hak rakyat. Ketika tidak terserap maksimal, maka masyarakat yang dirugikan. Olah karena itu, kami minta perencanaan ke depan dilakukan dengan lebih cermat dan sesuai kebutuhan lapangan,”pungkas Muhajirin. (ktr-1/gus)