PALANGKA RAYA – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) Lohing Simon, menyebutkan pihaknya telah menggelar Rapat Kerja (raker) bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai mitra kerja. Raket itu membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Ia menegaskan, dari hasil rapat tidak ada penambahan, pengurangan, maupun pergeseran anggaran dalam pagu yang telah dibahas. Khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Kita membahas KUA-PPAS Perubahan. Dari hasil pembahasan, angka pagu tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, dan tidak ada pergeseran,” ujarnya, Kamis (26/6).

Disebutkan pula, ada sejumlah proyek infrastruktur, khususnya proyek jalan tahun ini dipastikan tidak seluruhnya dapat dibayarkan. Meski demikian, pelaksanaan fisik tetap bisa dilanjutkan, dan sisa pembayaran akan dialokasikan untuk tahun anggaran berikutnya.

“Ada beberapa paket proyek yang tahun ini tidak mampu dibayarkan secara penuh. Namun, sudah disepakati bahwa kontraktor tetap bisa melanjutkan pekerjaan fisiknya. Pembayaran kekurangannya akan dimasukkan ke tahun depan,” papar Lohing.

Menanggapi pertanyaan terkait efisiensi anggaran, ia menegaskan bahwa masalah itu tidak berpengaruh terhadap anggaran di Dinas PUPUR. Terutama yang nantinya masuk pada pembahasan KUA-PPAS perubahan kali ini.

Anggota DPRD dari PDI Perjuangan ini menambahkan, rapat kerja ini menjadi bagian dari langkah pengawasan DPRD Kalteng terhadap pelaksanaan anggaran, serta memastikan bahwa program prioritas tetap berjalan sesuai perencanaan yang telah disepakati.

“Kalau soal efisiensi atau pengurangan, itu merupakan instruksi dari pemerintah pusat dan sudah dijalankan. Tapi dalam pembahasan ini, tidak ada pergeseran atau pengurangan. Apa yang sudah ada, itu yang dituangkan dan dibahas. Kita pastikan pelaksanaannya tetap berjalan,” pungkasnya.(ktr-1/gus)