NANGA BULIK – Kolaborasi dan komitmen bersama dalam upaya menurunkan angka kemiskinan sangat penting. Oleh karenanya, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah menggelar Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 dan Rancangan Awal Penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2025-2029 Kabupaten Lamandau Tahun 2025.
Kegiatan yang dibuka oleh Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid ini juga dihadiri OPD terkait dan rombongan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sebagai narasumber.
“Dengan adanya penyusunan RPKD Kabupaten Lamandau diharapkan bisa menjadi panduan dan memberikan solusi dalam menurunkan angka kemiskinan serta dapat memetakan program yang berdampak langsung pada masyarakat miskin serta program yang tidak berdampak langsung namun manfaatnya bisa dirasakan masyarakat miskin maupun program penunjang lainnya,” ucap Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid.
Ia menuturkan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab bersama, sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34. Ia mengakui bahwa kemiskinan masih menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia.
"Meskipun Lamandau telah menunjukkan prestasi dengan angka kemiskinan terendah di Provinsi Kalimantan Tengah (3,25 persen per Maret 2024), jauh di bawah angka provinsi (5,17 persen), dan angka kemiskinan ekstrem yang sangat rendah (0,03 persen), penanganan yang lebih terkoordinasi dan terarah tetap diperlukan, " tegasnya.
Wakil Bupati menggarisbawahi pentingnya evaluasi terhadap program-program penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Ia menekankan perlunya integrasi yang lebih baik antar berbagai program dan kegiatan, khususnya yang menyasar individu atau keluarga miskin secara langsung maupun tidak langsung. Daerah dengan kantong kemiskinan yang lebih tinggi perlu diprioritaskan.
Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 menjadi acuan penting dalam rapat ini, yang menekankan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah dalam mendorong koordinasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan konvergensi program multisektor.
Rapat Koordinasi ini diharapkan menghasilkan perencanaan penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif dan terarah, memastikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan benar-benar berdampak positif dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamandau. (mex/yit)
