KASONGAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan menyoroti maraknya praktik penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan oleh para pelangsir. Fenomena ini dinilai menjadi penyebab utama distribusi BBM subsidi tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat umum tidak dapat menikmati manfaatnya secara maksimal.

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Katingan H Wiwin Susanto, dengan tegas meminta kepada seluruh pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah tersebut untuk tidak bekerja sama dengan para pelangsir yang hanya mencari keuntungan pribadi.

"Penyaluran BBM bersubsidi harus diprioritaskan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan untuk kepentingan segelintir oknum," tegas politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Lebih lanjut, H Wiwin juga mendorong Pemerintah Kabupaten Katingan untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan para pelangsir. Menurutnya, tindakan tegas dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar distribusi BBM subsidi bisa kembali berjalan sesuai dengan tujuan awal, yaitu membantu meringankan beban ekonomi masyarakat kecil.

"Jika tidak segera ditangani, praktik ini akan terus merugikan masyarakat luas dan mencoreng niat baik pemerintah dalam memberikan subsidi BBM," ujarnya.

DPRD berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU dapat terjalin dengan baik demi menjaga ketertiban distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Katingan. (jpg)