PANGKALAN BUN – Fraksi Demokrasi Bangsa DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga gas elpiji 3 kilogram yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kobar dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin (13/10).

Juru Bicara Fraksi Demokrasi Bangsa Musawer mengatakan, tingginya harga LPG bersubsidi di pasaran telah menimbulkan keresahan, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ia menilai, harga eceran di lapangan kerap melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Fraksi kami berharap pemerintah dapat menjamin ketersediaan dan menstabilkan kembali harga LPG 3 kilogram. Subsidi harus tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” ujar Musawer dalam rapat yang digelar di ruang paripurna DPRD Kobar.

Musawer juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pendistribusian gas bersubsidi, yang dinilai membuka celah terjadinya permainan harga oleh oknum tertentu. Untuk itu, Fraksi Demokrasi Bangsa mendorong pemerintah daerah menggandeng instansi terkait, seperti Dinas Perdagangan dan aparat penegak hukum, guna memperketat pengawasan distribusi LPG.

Selain pengawasan, pihaknya juga mengusulkan evaluasi terhadap sistem penyaluran LPG 3 kg. Menurut Musawer, perlu dipertimbangkan penggunaan sistem digitalisasi atau kartu subsidi untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.

“Kami akan terus mengawal persoalan ini melalui fungsi pengawasan DPRD. Kebijakan subsidi harus benar-benar berpihak kepada rakyat kecil. Jangan sampai masyarakat terus terbebani oleh kenaikan harga kebutuhan pokok karena lemahnya pengawasan pemerintah,” tegasnya.(sam/yit)