PANGKALAN BUN – Pemadaman listrik yang tak terkendali di Kota Pangkalan Bun membuat kemarahan warga memuncak. Kantor PLN Rayon Pangkalan Bun menjadi sasaran demo sejumlah warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Kobar (AMPK). Mereka memprotes buruknya pelayanan perusahaan negara tersebut, Jumat (6/11).
Pantauan Radar Pangkalan Bun, Sekitar pukul 09.00 WIB, demonstran yang berjumlah puluhan orang mendatangi kantor PLN. Aksi itu dikawal ketat aparat kepolisian. Petugas juga berjaga di pintu-pintu masuk kantor PLN Rayon Pangkalan Bun agar massa tidak masuk ke dalam.
Secara spontan, para petugas dan Kepala PLN Rayon Pangkalan Bun langsung keluar kantor dan mendengarkan orasi dari AMPK. Para pendemo mengaku kecewa karena buruknya kinerja PLN Rayon Pangkalan Bun.
Menurut mereka, pemberitahuan pemadaman bergilir jarang diketahui masyarakat. Hal itu dinilai merugikan, terutama pengusaha kecil dan menengah. Bahkan, akibat seringnya pemadaman bergilir, tagihan listrik membengkak.
Pendemo kemudian menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya tidak memberikan toleransi dalam bentuk dan alasan apa pun terhadap pemadaman listrik; PLN harus bertanggung jawab; apabila ada pemadaman, PLN Rayon Pangkalan Bun harus memberikan kompensasi sebesar 20 persen dari nominal tagihan setiap bulan.
Selanjutnya, pemutusan jaringan listrik pelanggan yang menunggak, yang awalnya per tiga bulan, didesak agar diubah menjadi dua bulan, dikembalikan seperti aturan semula. Kemudian, penerangan jalan dan fasilitas umum agar difungsikan. Kalau tidak dinyalakan, PLN Rayon Pangkalan Bun harus mencabut retribusinya. Terakhir, mereka menuntut agar subsidi listrik 450 KWH dan 900 KWH tepat sasaran.
Setelah menyampaikan tuntutan dan aspirasi, lima perwakilan dari AMPK diterima Kepala PLN Rayon Pangkalan Bun Purwanto di ruang kerjanya. ”Kami menyambut baik kedatangan masyarakat. Sebenarnya kami tidak ingin adanya pemadaman, soalnya kalau ada pemadaman kami repot juga,” katanya mengawali pembicaraan.
Dia menilai tuntutan dan aspirasi AMPK sangat bagus dan menjadi koreksi untuk memimpin PLN Rayon Pangkalan Bun ke depan. Pihaknya akan berupaya meningkatkan pelayanan PLN agar lebih baik lagi. Mengenai pemadaman listrik, akan dibicarakan dengan berbagai pihak.
”Kebetulan untuk suplai listrik kita kerja sama dengan PLTD dan PLTU. Jadi, hal ini kita bicarakan semua. Sebenarnya masalah pemadaman ini karena kurangnya pasokan energi listrik dari PLTU. Tapi, saya sadar masyarakat tidak mau tahu soal itu dan kita akan tingkatkan lagi pelayanan kami,” kata Purwanto.
Berkenaan dengan tuntutan kompensasi atas pemadaman sebesar 20 persen, pihaknya mengklaim hal tersebut sudah dilakukan sejak lama. ”Sudah lama kami terapkan soal kompensasi. Penerapannya ketika pembayaran tagihan PLN langsung dilakukan pemotongan sebesar 20 persen karena itu ada ketentuan dari pusat,” katanya.
Sementara itu, koordinator demo Irwan Setiawan mengatakan, aksi tersebut merupakan kekesalan terhadap pelayanan PLN Rayon Pangkalan Bun yang sering melakukan pemadaman. Pihaknya turun agar aspirasi masyarakat dapat didengar kepala dan petugas PLN Rayon Pangkalan Bun.
”Kita demo ini supaya PLN tahu. Banyak masyarakat dan pengusaha, baik kecil dan menengah merugi akibat seringnya PLN melakukan pemadaman,” kata Irwan.
Pihaknya bakal melakukan pengaduan. Apabila terdapat pemadaman selama sebulan ke depan, pihaknya mengancam akan menurunkan massa lebih banyak lagi. ”Artinya, kalau masih ada pemadaman PLN Rayon Pangkalan Bun tidak becus. Kita bakal demo lagi dengan menurunkan massa lima ribu orang, supaya apa yang kita mau itu didengar,” tegasnya. (rin/ign)
