JAKARTA – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng saat ini masih status quo. Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI belum mengambil keputusan untuk menunda pencoblosan. Penyelenggara pemilu itu masih menunggu putusan PT TUN terkait gugatan Ujang Iskandar-Jawawi yang dijadwalkan hari ini.

”Pencalonan di Kalteng masih menunggu putusan PT TUN. Saat ini posisinya status quo,” katanya, Minggu (6/12). PT TUN sebelumnya mengeluarkan putusan sela yang memerintahkan KPU menunda SK pembatalan pencalonan Ujang Iskandar-Jawawi.

Meskipun demikian, logistik untuk Kalteng sebenarnya sudah beres. Tapi, surat suaranya hanya berisi dua paslon, minus Ujang-Jawawi. Husni menuturkan, apabila putusan PT TUN Jakarta hari ini memenangkan Ujang, pihaknya akan langsung berhitung soal logistik.

Husni enggan memberikan penegasan pemilihan di Kalteng bisa ditunda apabila Ujang-Jawawi dimenangkan PT TUN. Dia hanya mengatakan, bakal mengalkulasi berapa lama pencetakan surat suara dan distribusinya. ”Kami akan kalkulasi apakah kurang atau lebih dari tujuh hari,” tuturnya.

Pernyataan tersebut menyiratkan Pilgub Kalteng berpotensi tertunda. Namun, saat ditemui seusai rakor, Husni tetap kukuh tidak membicarakan penundaan pilgub. ”Jangan diandai-andaikan dulu. Kita lihat saja nanti bagaimana putusan pengadilan,” tegasnya.

Apabila Ujang kalah di PT TUN, Pilgub Kalteng tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 9 Desember. Meskipun dia mengajukan kasasi di Mahkamah Agung (MA), waktunya tidak akan cukup. Penundaan pilkada hanya bisa diberlakukan apabila dia menang di PT TUN.

Ujang Optimistis

Sementara itu, Ujang Iskandar optimistis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) meloloskannya secara sah sebagai pasangan calon gubernur bersama H Jawawi. Ujang mengaku meyakini itu didasari aturan dan selama ini telah mengikuti jalur mencalon sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Kalteng.

”Indonesia negara yang ada aturan. Itu yang membuat kita yakin UJ (Ujang-Jawawi, Red) akan lolos. Pasangan nomor tiga ini berjalan pada relnya selama ini. Kita mendaftar dan ditetapkan sebagai pasangan calon telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tegas Ujang, Minggu (6/12).

Ujang menilai, pencoretan yang dilakukan KPU RI terhadapnya merupakan kekhilafan. ”Mungkin kemarin itu mereka khilaf, akhirnya mereka mencoret UJ. Kita yakin, besok (hari ini, Red) pasangan UJ akan kembali sebagai kandidat calon gubernur,” katanya.

Ujang meminta seluruh tim, relawan, pendukung, dan simpatisan agar tidak terpengaruh dengan infromasi yang tidak benar dan ajakan yang tidak baik. ”Jangan ikuti pasangan lain mengatakan UJ tidak lolos. Kita yakin saja, dengan dasar hukum yang jelas dan benar, UJ akan lolos. Kecuali hukum bisa dibeli, maka UJ tidak akan lolos. Jadi, sampaikan kepada relawan bahwa Ujang-Jawawi tetap ikut Pilkada,” tegasnya.

Sementara itu, tiga partai politik pengusung pasangan Ujang-Jawawi merapatkan barisan dengan menggelar pertemuan. Pertemuan tersebut dalam rangka konsolidasi partai pengusung Ujang-Jawawi menyambut putusan PT TUN dan sikap tiga partai politik terkait putusan KPU RI. 

Selain tiga petinggi parpol, sejumlah tokoh dan ulama hadir dalam kegiatan tersebut, seperti Ketua PWNU Kalteng Abdul Wahid Aha dan tokoh agama Busra Khalid. Abdul Wahid meminta seluruh tokoh agama dan ulama agar tetap solid mendukung Ujang-Jawawi. Dia meyakinkan, pasangan itu bisa ikut Pilkada Kalteng.

Ketua DPW Nasdem Kalteng Faridawaty Darlan Atjeh mengatakan, pihaknya bersama partai pengusung lainnya akan mengawal putusan PT TUN yang akan disampaikan Senin (7/12). Dia juga meminta seluruh relawan, simpatisan, dan pendukung bersatu mengawalnya.

Pengawalan Logistik

Dari Sampit, Kabupaten Kotim dilaporkan, KPU dan Kepolisian Resor Kotawaringin Timur (Kotim) mulai menyalurkan logistik pemilihan kepala daerah. Sebanyak 13 truk dikerahkan untuk mengangkut logistik. Belasan truk itu dikawal 170 personel polisi sampai tempat pemungutan suara.

Ketua KPU Kotim Sahlin mengatakan, ada tujuh kecamatan tujuan penyaluran logistik di hari pertama. Kecamatan tersebut, yakni Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Mentaya Hulu, Bukit Santuai, Parenggean, dan Cempaga Hulu.

”Untuk penyaluran logistik hari ini memang diprioritaskan ke kecamatan terjauh Kotim,” ucap Sahlin, usai melepas pendistribusian logistik pilkada perdana, di Stadion 29 Nopember Sampit, Minggu (6/12) pagi.

Dia menambahkan, penyaluran logistik juga bersamaan ‎dengan logistik Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Hanya saja, untuk logistik pilgub, hanya sampai panitia pemungutan suara (PPS), karena masih menunggu keputusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) terkait status salah satu pasangan calon kandidat.

”Jika nantinya logistik dua paslon itu tidak diteruskan, akan ditarik kembali, tidak sampai ke tempat pemungutan suara (TPS). Penarikan akan dilakukan bersamaan dengan logistik lainnya,” kata Sahlin.

Menurut Sahlin, logistik semuanya telah siap, hanya tinggal sebagian yang belum untuk kecamatan di dalam kota. Penyaluran dalam kota akan dilakukan paling lambat 8 Desember. ”Jadi, H-1 nanti langsung didistribusikan ke PPS masing-masing,” imbuhnya.

Sahlin juga memastikan armada serta sopir yang mengangkut logistik semua dalam kondisi prima. Sopir juga diingatkan berhati-hati mengangkut dokumen negara itu. Tidak boleh ada yang rusak, apalagi tercecer.

Kapolres Kotim AKBP Hendra Wirawan berharap untuk kecamatan terjauh, logistik yang dikirim hari itu sudah sampai sore hari. Dia juga menjamin personelnya akan terus ”menempel” logistik dari setiap pergeserannya.

”Polres juga sudah memerintahkan agar personel untuk menginap di PPK untuk menunggu waktu disebar ke TPS.‎ Personel yang diterjunkan sekitar 170 orang, ada TPS yang satu personel, ada juga 2 TPS satu personel,” kata Hendra.

Pengawalan pun tidak hanya dilakukan sebelum dan saat pelaksanaan pemilihan di TPS saja, tapi juga sampai tanggal 15 Desember penghitungan perolehan suara di Panitia Pelaksana Kecamatan. Selanjutnya, sampai penarikan logistik kembali ke Stadion 29 Nopember (tempat penyimpanan logistik semula).

Hendra juga menekankan seluruh anggotanya agar tetap netral. Apa pun yang terjadi di TPS, tugas polisi hanya mengawal pelaksanaan pesta demokrasi ini agar berjalan sukses, aman dan lancar.

”Kami juga telah membagi kerawanan berdasarkan kondisi geografis. Jadi, ada beberapa kawasan pada pilkada ini sudah teridentifikasi rawan. Kami juga mengharapkan kotak suara tidak ada yang menginap di TPS,” pungkasnya. (byu/c11/kim/jpg/arj/oes/ign)