PANGKALAN BUN - Sekitar 300 relawan gabungan dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), kemarin menggelar pemadaman massal di sejumlah titik kebakaran lahan. Sebelumnya mereka menggelar apel di depan pasar rakyat Jalan Lintas Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama, Kelurahan Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan, pukul 14.00 WIB.
Plt Bupati Kobar Bambang Purwanto yang memimpin langsung aksi tersebut mengatakan, kerugian akibat pembakaran lahan dan hutan ini sangat banyak dampaknya, diantaranya kerugian lingkungan, satwa, flora, anak-anak tidak dapat sekolah, kerugian lahan, kecelakaan, ditambah lagi kacaunya jadwal penerbangan, serta penyakit ispa dan lainnya.
"Apel siaga pengendalian lahan dan hutan ini tidak ada batasan waktu, sampai kondisi benar-benar pulih kembali," tegasnya, kemarin.
Menurutnya, dalam aksi tersebut pihaknya berkomitmen dan menyatukan tekad untuk mengatasi kebakaran lahan dengan motto Stop Api, Stop Asap, Stop Bencana untuk wujudkan Kabupaten Kobar bebas dari asap. Hampir semua mobil tangki air dan peralatan pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan titik api yang ada disepajang jalan lintas Pangkalan Bun -Kotawaringin Lama.
"Pengendalian api ini juga melibatkan masyarakat peduli api dan relawan lainnya. Demi menjaga lingkungan agar tetap sehat sesuai amanat UUD 45," ujar Bambang.
Dijelaskannya, setiap sore tim gabungan ini akan beroperasi memadamkan pada titik-titik api yang berbeda di wilayah Kabupaten Kobar. Setiap instansi ada 10 anggota yang diturunkan untuk membantu mengendalikan api.Selain itu Pemkab Kobar juga menargetkan Kobar Bebas Asap dan penurunan hotspot dengan adanya pengendalian kebakaran lahan dan hutan tersebut.
Ditambahkannya, kenapa baru sekarang pemerintah dan instansi gabungan lainnya turun dalam membantu mengendalikan kebakaran lahan dan hutan. Karena kelemahan dalam mekanisme pemerintahan sangat sulit untuk menggunakan anggaran, hanya bisa digunakan ketika berstatus darurat.
"Mekanisme pemerintah memang ada kelemahan, ketika kita belum ditetapkan sebagai darurat itu agak sulit untuk menggunakan anggaran," tandas Bambang Purwanto. (rm-70/gus)
