SAMPIT | PANGKALANBUN | PALANGKA | KOTAWARINGIN | METROPOLIS | BARITO | GUMAS | DPRD SERUYAN

SAMPIT

Kamis, 14 Januari 2016 09:08
Gafatar Sempat Eksis di Kalteng, Apa Alasan Mantan Anggotanya Mau Bergabung?
AKTIF BERTANI: Sebagian besar mantan anggota Gafatar di Kalteng, termasuk di Palangka Raya saat ini aktif bertani. (DODI/RADAR SAMPIT)

PALANGKA RAYA – Organisasi yang dilarang pemerintah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), sempat eksis di Kalimantan Tengah (Kalteng). Anggotanya dari berbagai latar belakang. Mantan anggota organisasi itu mengaku masuk Gafatar karena tergiur pada program dan pelatihan yang ditawarkan.

”Saya bersama teman-teman, ikut karena dalam brosur yang mereka bagikan ada pelatihan merakit dan instalasi komputer, serta bahasa Inggris. Program pelatihan yang ditawarkan bukan hanya itu saja, banyak sekali," kata EB, mantan anggota Gafatar di Palangka Raya, Rabu (13/1).

EB menuturkan, setiap pertemuan pembimbing anggota baru, selalu memutarkan video kegiatan sosial Gafatar. Hal tersebut juga menjadi salah satu daya tarik, khususnya bagi mahasiswa.

”Setiap kita ada pertemuan, kita selalu diputarkan video kegiatan sosial Gafatar. Hal itu membuat kita sangat ingin bergabung dengan Gafatar dan siap terjun melakukan aksi sosial juga," ujarnya.

Menurut EB, ia bersama tiga orang temannya hanya aktif satu bulan. Saat itu belum diajarkan paham mereka yang dinilai sesat oleh pemerintah. ”Kita memang awalnya hanya dikenalkan masalah sosial dan ketahanan pangan. Mereka menilai ketahanan pangan suatu saat akan goyah, sehingga mereka fokus ke situ. Jadi selama satu bulan aktif itu, kita belum didoktrin paham mereka," ungkapnya.

EB menambahkan, mereka dulu dibimbing salah satu anggota Gafatar yang berasal dari daerah Jawa. ”Saat itu kita hanya di barak diberikan bimbingan dan pelatihan untuk instalasi komputer dan sebagainya. Dulu ada sektretariat di dekat An Nur, tapi saat ini sudah tidak ada lagi," ucapnya.

EB dan 3 orang temannya berhenti saat ingin dijadikan anggota tetap. ”Saat itu kita berhenti karena sibuk kuliah. Kan kita semester akhir, mau skripsi, jadi sangat sibuk. Banyak syarat yang diajukan untuk menjadi anggota mereka dan kita dulu diminta membuat proposal," tuturnya. (arj/daq/ds/fzr/mex/ign)(selengkapnya baca Radar Sampit, Kamis 14 Januari 2016) 

loading...

BACA JUGA

Kamis, 19 September 2024 10:03

Pemkab Salurkan Sembako untuk Lansia di Cempaga

SAMPIT - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus berupaya memperkuat…

Kamis, 19 September 2024 09:57

Gunakan Fasilitas Olahraga Sesuai Perda

SAMPIT-Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Dadang Siswanto mengingatkan pemerintah…

Rabu, 18 September 2024 10:06

Drumband Kalteng Raih Emas PON XXI

SAMPIT - Kontingen drumband Kalimantan Tengah (Kalteng) berhasil meraih medali…

Rabu, 18 September 2024 09:58

Soroti Arah Pembangunan 20 Tahun ke Depan

SAMPIT-Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menyampaikan, ada beberapa…

Selasa, 17 September 2024 14:54

Halikinnor Apresiasi KPU Kotim

SAMPIT -  Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor memberikan apresiasi kepada…

Selasa, 17 September 2024 14:48

Desak Pemerintah Beberkan Areal PBS Masuk Kawasan Hutan

SAMPIT-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim)…

Jumat, 13 September 2024 11:24

Atlet Asal Kotim Harus Unjuk Kemampuan

SAMPIT - Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie…

Jumat, 13 September 2024 11:22

Harga Tiket Pesawat Harus Kompetitif

SAMPIT - Ketua Sementara DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rinie…

Jumat, 13 September 2024 09:51

Dorong BUMDes Lebih Berkembang

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus mendorong pengembangan…

Jumat, 13 September 2024 09:49

Wujudkan Generasi Sehat Kotim

SAMPIT – Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengimbau masyarakat,…

Sitemap
  • HOME
  • HOT NEWS
  • NEWS UPDATE
  • KOLOM
  • RAGAM INFO
  • INSPIRASI
  • FEATURE
  • OLAHRAGA
  • EKONOMI
Find Us
Copyright © 2016 PT Duta Prokal Multimedia | Terverifikasi Dewan Pers