Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung selama satu setengah tahun ini berdampak besar terhadap permasalahan sosial di Kalimantan Tengah (Kalteng). Salah satunya kenaikan angka kemiskinan yang terdata pada tahun 2020 lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kalteng mencatat, angka kemiskinan per September 2020 mengalami peningkatan sebesar 5,26 persen dibandingkan angka kemiskinan pada September 2019.

“Pada tahun 2019 angka kemiskinan mengalami penurunan, namun karena adanya  Covid-19 membuat angka kemiskinan naik pada 2020. Hal ini tidak hanya terjadi di Kalteng, tapi sepertinya merata di seluruh provinsi,” kata Asisten I Setda Provinsi Kalteng Hamka saat rapat koordinasi penanganan fakir miskin, Kamis (21/10).

Dampak dari pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sangat luar biasa. Jika semua perangkat di kabupaten dan kota tidak melakukan penguatan program penanggulangan, angka kemiskinan mengalami kenaikan lagi.

Pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk menekan peiningkatan angka kemiskinan. Diantaranya dengan menaikan nilai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu per Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan.

“Hanya saja dengan kondisi pandemi yang belum tahu kapan berakhirnya ini, membuat kenaikan nilai BPNT tersebut seakan tidak ada artinya,” ucapnya.

Terkait masalah tersebut, pemerintah telah membuat program perluasan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya peluncuran Bantuan Sosial Tunai senilai Rp 300 ribu per KPM per bulan.

“Program Bantuan Sosial Tunai ini sudah jalan dari 2020 selesai semua. Kemudaian pada 2021 ini sudah berjalan dari Januari sama Juni,” ucapnya.

Mengingat program penanggulangan masalah sosial tersebut sudah tersedia, maka tugas Dinas Sosial hanya melaksanakannya saja. Baik itu koordinasi soal data penerima bantuan, validasi data, ketepatan bantuan dan sebaran bantuan, semuanya harus terlaksana dengan baik.

“Hal inilah yang menjadi penekanan pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota untuk sama-sama memerhatikan program sosial ini. Sehingga dampak pandemi tidak lagi membuat peningkatan angka kemiskinan di Kalteng,” pungkasnya. (sho/yit)