Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mengakui penganggaran gaji tenaga kontrak (tekon) sudah dianggarkan DPRD hingga akhir tahun 2022 ini.

Khususnya untuk mereka yang berjumlah 3.200 orang, sehingga tidak ada alasan lagi tekon ini terkendala anggaran. “Untuk anggaran sudah teranggarkan, jadi kalau dikaitkan dengan anggaran tidak ada persoalan lagi,” kata Rimbun. 

Menurutnya, persoalan saat ini, seribu lebih tekon yang diberhentikan  akibat dampak dari keputusan pemerintah yang berencana menghapuskan tekon. Dikatakannya, Kementerian selalu melihat dan mengambil contoh pada daerah-daerah besar yang fasilitas dan tenaganya lengkap, sehingga akhirnya daerah pelosok yang terdampak.

“Bahkan pendidikan di daerah pedalaman saat ini menjerit karena kemampuan daerah kita tidak bisa melengkapi sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM). Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa ada pengangkatan tekon baru lagi,” ujar Rimbun. 

Rimbun menyebutkan, jumlah tekon yang ada sebelum dievaluasi sekitar 3.200. Sekarang setelah pengumuman tekon yang dirumahkan 1.041 orang, berarti sisanya sekitar 2.159 orang.

Dirinya mempertanyakan mengapa tekon yang tersisa malah 2.500. Hal ini harus transparan. “Kenapa harus dievaluasi, alasannya saja tidak jelas. Ada sekolah yang hanya kepala sekolahnya saja PNS. Kita percaya pada Pemda, tapi ada informasi yang tidak jelas juga, ada yang tidak ikut tes tapi lulus. Supaya tidak ada kecurigaan, jadi dibuka saja lah hasil tesnya, ini jawabannya, ini soalnya jadi tahu yang mana yang salah, dan ini yang membuat mereka tidak lulus dan lulus,” tegasnya.

Seingatnya, dari 3.200 tekon ini pemerintah sudah membuat Perda untuk anggaran pembayaran. Kalau dipecat lalu kemana anggarannya, dan kenapa harus di semester pertama ini Kotim melakukan evaluasi, sementara kabupaten lain tidak ada. 

“Pemerintah mengatakan evaluasi untuk passing grade, lalu apa dengan passing grade ini bisa memenuhi kekurangan tenaga di daerah kita ?,” tandasnya. (ang/fm)