PALANGKA RAYA-Dipimpin langsung Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Kick Off Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara kolektif, untuk pemerintah kabupaten/kota Se Kalteng tahun 2024.Kegiatan itu bertempat di Aula Jayang Tingang (AJT) LT II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (29/1/2024).
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov yang melakukan penandatanganan kontrak kick off tahap I itu diantaranya Dinas PUPR untuk peningkatan Jalan Tumbang Sungai – Tumbang Kalang I (MYM) dengan nilai kontrak Rp 26.357.700.000. Peningkatan Jalan Dadahup/ G1 – Lamunti (DAK) dengan nilai kontrak Rp 16.745.000.000, RSUD Hanau untuk Belanja Alat Radiodiagnostic (APBD) dengan nilai kontrak Rp 33.239.460.000, RSUD Doris Sylvanus untuk pengadaan Alat Kesehatan – Workstation MRI Cardiac 1 Unit dengan nilai kontrak Rp 1.291.000.000.
Kemudian, Dinas kesehatan untuk pengadaan Genset, UPS dan perlengkapan dengan nilai kontrak Rp 1.127.500.000. Sementara itu, tahap II diantaranya Badan Kepegawaian Daerah untuk pengadaan personal komputer dengan nilai kontrak Rp 618.456.000, BPSDM untuk pengadaan makan minum dan snack pelatihan dengan nilai kontrak Rp 1.401.744.000, BAPPENDA untuk belanja modal alat kantor lainnya (pengadaan kursi deret) dengan nilai kontrak Rp 850.000.000. Diskominfosantik untuk jaringan internet terpusat dengan nilai kontrak Rp 5.078.314.000 dan Dinas Kehutanan untuk pengadaan mobil pemadam kebakaran dua unit dengan nilai kontrak Rp 2.542.000.000.
Sugianto Sabran menyampaikan, percepatan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah sangat penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pembangunan sektor-sektor lainnya.
Ia juga menegaskan, kepala daerah khususnya bupati/ wali kota agar mendorong Bank Kalteng menjadi bank terdepan di Kalteng dan mampu bersaing dengan bank swasta maupun bank nasional lainnya.Kedua, diminta kepada bupati maupun wali kota agar menyiapkan anggaran penggunaan SPBE di kabupaten/ kota masing-masing.
“Seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui pengadaan secara elektronik, untuk mempermudah proses, efisiensi waktu dan biaya, serta transparansi. Dalam pengadaan proyek pengadaan barang dan jasa, kualitas serta kuantitas agar dapat terjaga dengan baik”, ujar Sugianto Sabran.
Pesan lainnya yang disampaikan pada moment tersebut, antara lain penyiapan anggaran musrenbang desa. Kemudian kepada Kepala Dinas Kehutanan, agar didukung bupati untuk pengembangan food estate guna mendukung Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Selain itu untuk Dinas Perkebunan agar memetakan budidaya Kakao dan komoditas lainnya sebagai komoditas unggulan.
“Kebijakan pembangunan daerah juga harus difokuskan untuk mendukung sektor-sektor unggulan, seperti perikanan dan kelautan, pariwisata, UMKM, dan lainnya. Selanjutnya, kepada kepala daerah agar mengaktifkan Perda buang sampah, sehingga masyarakat harus patuh dengan tidak membuang sampah sembarangan,” pungkas Sugianto Sabran.(daq/gus)
